Ketegangan antara komunitas ultra-Ortodoks dan aparat keamanan Israel semakin meningkat terkait isu wajib militer. Bentrokan di kota Modi’in berawal ketika polisi militer mendatangi seorang pria Haredi yang mangkir dari panggilan tugas militer.
Perpecahan Sosial dan Beban Anggaran
Komunitas ultra-Ortodoks kini diperkirakan mencakup sekitar 14 persen dari populasi Israel dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebagian besar dari mereka menerima subsidi negara untuk mendalami studi keagamaan secara penuh di lembaga yeshiva, yang memakan biaya anggaran hingga 35 miliar shekel atau setara delapan koma empat miliar poundsterling per tahun. Kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat luas yang menuntut kontribusi yang adil terhadap pertahanan negara dan perekonomian.
Mahkamah Agung Israel sebelumnya memutuskan bahwa pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks tidak lagi berlaku. Keputusan tersebut memicu kemarahan publik Haredi yang berujung pada aksi protes besar-besaran dan pemblokiran jalan raya guna melindungi para pemuda yang menghindari wajib militer.
Dampak Politik Menjelang Pemilu
Dua partai utama yang mewakili komunitas Haredi, yaitu United Torah Judaism dan Shas, merupakan bagian penting dari koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka berupaya keras memblokir penegakan hukum terkait wajib militer dan mengancam akan menjatuhkan pemerintahan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Menurut jajak pendapat, isu pengecualian militer ini mengurangi dukungan pemilih terhadap koalisi Netanyahu. Politikus sayap kanan Gadi Eisenkot menegaskan bahwa penolakan wajib militer bagi kelompok tertentu tidak lagi bisa ditoleransi di tengah situasi perang yang menuntut pengorbanan banyak pihak.
Analis politik Anshel Pfeffer menyatakan bahwa posisi Netanyahu dipertaruhkan karena blok oposisi bersatu menentang perlakuan istimewa terhadap komunitas ultra-Ortodoks. Sementara itu, partai baru bernama Haredi Public Party mencoba menawarkan jalan tengah agar pemuda ultra-Ortodoks tetap dapat mempertahankan identitas mereka sembari berkontribusi kepada negara.
Partai-partai kecil Haredi yang kerap menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan kini menghadapi dilema besar di tengah desakan publik untuk mengakhiri pengecualian militer.
Sumber: BBC News
