Daftar Isi
Parlemen Libya memberikan suara bulat pada Selasa untuk menyetujui kesepakatan maritim dengan Turki guna membentuk koridor ekonomi maritim langsung di antara kedua negara. Keputusan ini disambut baik oleh Kementerian Luar Negeri Turki, namun diperkirakan akan memperburuk ketegangan dengan negara-negara di Mediterania timur, khususnya Yunani.
Sengketa Cadangan Energi dan Wilayah
Perjanjian tersebut menetapkan koridor maritim langsung antara pantai selatan Turki dan pantai utara Libya. Wilayah tersebut baru-baru ini mencatat penemuan cadangan minyak dan gas alam yang diperkirakan bernilai ratusan miliar dolar AS, di mana Turki dan Libya berencana untuk mengamankan hak ekonomi serta mengeksploitasi sumber daya tersebut bersama-sama.
Koridor yang direncanakan ini mengabaikan pulau-pulau milik Yunani seperti Kreta, Karpathos, and Rhodes. Pemerintah Yunani menegaskan kepemilikan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang komprehensif di sekitar pulau-pulau tersebut dan telah menyatakan penolakannya.
Kementerian Luar Negeri Yunani melalui sebuah unggahan di platform X menyatakan bahwa Yunani menolak keras perjanjian tersebut dengan dukungan penuh dari Uni Eropa. Pernyataan senada disampaikan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, yang menyebut memorandum tersebut melanggar hak berdaulat negara ketiga dan tidak sejalan dengan hukum laut.
Perdebatan Hukum Internasional
Titik permasalahan utama berada pada keabsahan klaim di Mediterania timur. Yunani merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), di mana Pasal 121 menyatakan pulau berpenghuni yang mendukung kehidupan ekonomi memiliki hak ZEE yang sama dengan daratan utama.
Athena juga mengutip putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 terkait sengketa Nikaragua dan Kolombia yang menetapkan perlunya demarkasi adil dengan mempertimbangkan garis pantai serta kondisi geografis. Sebaliknya, pemerintah Turki berargumen bahwa geografi Mediterania memiliki peran khusus karena pulau-pulau kecil milik Yunani di dekat pantai Turki dan Siprus akan memotong akses Turki ke laut lepas.
Berbeda dengan Yunani, Turki tidak pernah menandatangani UNCLOS dan menolak arbitrase PBB. Saat pertama kali mendorong kesepakatan ini pada 2019 ketika perang saudara berkecamuk, Turki mendukung kubu Tripoli, sementara faksi parlemen timur sempat menentangnya sebelum akhirnya membalikkan sikap.
Pengaruh Turki dan Dampak Jangka Panjang
Pendekatan politik yang sukses kini membuat pemerintah Turki mempertahankan hubungan baik dengan kedua belah pihak di Libya. Perusahaan konstruksi Turki telah mengamankan kontrak rekonstruksi bernilai miliaran dolar, sementara perusahaan minyak nasional TPAO dan Libyan National Oil Corporation bekerja sama dalam survei seismik.
Persetujuan parlemen regional timur bertujuan mengamankan bagian sumber daya alam yang menguntungkan dan dapat memperkuat pengaruh internasional Jenderal Khalifa Hifter di masa depan. Di sisi lain, koridor Turki-Libya melintasi jalur pipa EastMed yang direncanakan untuk mengalirkan gas alam dari Israel dan Siprus melalui Yunani demi keamanan energi Uni Eropa.
Situasi ini berpotensi membagi kawasan Mediterania timur ke dalam dua blok energi dan pertahanan yang bersaing, yaitu poros Turki-Libya berhadapan dengan aliansi Yunani, Siprus, Mesir, dan Israel yang didukung oleh Uni Eropa.
