Daftar Isi
Pemerintah Kota Eugene di Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat, mengenakan biaya sebesar US$2,48 juta atau sekitar Rp40 miliar kepada media lokal Double Sided Media untuk permintaan dokumen publik terkait seorang petugas kepolisian. Permintaan biaya fantastis ini dinilai sebagai upaya sengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar menghentikan investigasi mereka.
Biaya Fantastis untuk Penelusuran Dokumen
Pada bulan Agustus lalu, media lokal Double Sided Media mengajukan permohonan dokumen publik mengenai catatan kedisiplinan dan potensi pelanggaran yang melibatkan petugas kepolisian Justin Peckels dalam rentang waktu 2018 hingga 2026. Peckels sebelumnya dilaporkan atas sejumlah pengaduan masyarakat, termasuk insiden pemukulan terhadap seorang warga di bagian wajah saat pemeriksaan lalu lintas.
Dalam surat balasan dari divisi pencatatan publik kepolisian setempat, Departemen Kepolisian Eugene mengklaim bahwa pencarian dan pemrosesan data tersebut akan memakan waktu hingga 44.816 jam kerja staf dengan estimasi biaya mencapai US$2.484.599,04. Selain itu, permintaan terpisah dari media yang sama untuk dokumen mantan perwira polisi Eric Klinko juga dibebani biaya sebesar US$195.869,52.
Pihak kepolisian beralasan bahwa mereka harus meninjau seluruh arsip dari semua pegawai kota, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, karena mereka tidak dapat mempersempit daftar pihak yang memegang dokumen terkait. Kebijakan tersebut mewajibkan peninjauan manual satu per satu terhadap seluruh catatan pegawai kota secara menyeluruh.
Kontras dengan Teknologi Pengawasan
Tindakan penentuan biaya yang sangat besar ini dinilai bertolak belakang dengan investasi teknologi yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Departemen Kepolisian Eugene baru saja menyetujui kontrak senilai US$342.000 selama dua tahun untuk pengadaan hampir 60 unit pembaca pelat nomor otomatis berbasis kecerdasan buatan dari Flock.
Proyek penggunaan kamera pengawas tersebut bahkan sempat memicu gugatan hukum dari ACLU of Oregon karena dilakukan secara tertutup. Kondisi ini memperlihatkan kesiapan kota dalam menerapkan teknologi canggih untuk pengawasan, namun mendadak menyatakan pencarian kata kunci dokumen internal sebagai proses yang rumit dan lambat.
Praktik penetapan biaya tinggi untuk menghindari keterbukaan informasi publik bukan kasus yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Sejumlah lembaga federal sebelumnya juga pernah memberikan estimasi biaya dan waktu yang tidak masuk akal untuk menanggapi permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi atau FOIA.
Dampak bagi Media Lokal dan Pengawasan Publik
Bagi kantor berita berukuran kecil seperti Double Sided Media, tagihan jutaan dolar berfungsi sebagai pembatas informasi yang dirancang untuk meredam penyelidikan jurnalis. Perlindungan hukum tingkat federal yang melarang instansi mengenakan biaya apabila melewati batas waktu tanggapan tidak berlaku secara efektif pada tingkat lokal.
Meskipun undang-undang di Oregon memberikan kewenangan kepada instansi untuk mengurangi biaya jika pengungkapan tersebut bermanfaat bagi kepentingan publik, ketentuan ini kerap diabaikan oleh lembaga terkait. Langkah penagihan biaya ini dikhawatirkan menetapkan preseden buruk bagi pengawas independen dan jurnalis yang berupaya meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum.
Double Sided Media menyatakan akan mengajukan banding atas estimasi biaya yang dibebankan kepada mereka. Para pegiat kebebasan informasi mendesak para pembuat undang-undang di berbagai wilayah untuk memberlakukan batasan biaya, mewajibkan pengecualian biaya demi kepentingan publik, serta mengharuskan pengadaan perangkat lunak yang efisien untuk menanggapi permohonan dokumen.
Sumber: Hacker News: Front Page
