Daftar Isi
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyerukan kepada warga Kuba yang menginginkan perubahan untuk menjalin kemitraan dengan CIA. Langkah ini bertujuan untuk membantu memaksa berakhirnya pemerintahan komunis di negara tersebut.
Ajakan Terbuka Melalui Media Sosial
Presiden AS Donald Trump beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya telah berbulan-bulan secara terbuka mengisyaratkan intervensi militer serta kehadiran permanen di Kuba. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan tekanan ekonomi, politik, dan hukum terhadap negara kepulauan itu.
Pada Jumat, Rubio tampak mengonfirmasi hal tersebut secara terbuka melalui unggahan di platform X. Ia menyinggung soal kekecewaan atas janji-janji yang gagal, korupsi, serta kehidupan istimewa segelintir orang di Kuba, seraya mendorong warga sipil untuk merebut kesempatan tersebut guna menciptakan perubahan melalui kemitraan rahasia dengan CIA.
Tanggapan Keras Pejabat Kuba
Seruan tersebut langsung menuai ejekan dari para pejabat Kuba, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio. Ia menilai pemerintah Amerika Serikat kini terpaksa melakukan perekrutan terbuka untuk badan intelijen mereka.
Fernandez de Cossio menyebutkan di platform X bahwa situasi tersebut menunjukkan adanya keputusasaan yang besar di dalam badan intelijen AS sehingga harus menjual jasanya seperti pasta gigi. Bulan lalu, ia juga menegaskan kepada program televisi C-SPAN, Washington Journal, bahwa penggunaan kekuatan militer AS terhadap Kuba merupakan kejahatan internasional yang keji.
Langkah Lanjutan CIA dan Tekanan Ekonomi
Tidak lama setelah seruan tersebut, CIA mengunggah sebuah video di X yang berisi instruksi dalam bahasa Spanyol bagi pihak-pihak yang memiliki informasi penting untuk agen intelijen. Video itu menyarankan agar mereka mendatangi langsung kedutaan besar AS apabila dapat melakukan perjalanan dengan aman.
Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah blokade minyak yang dijatuhkan AS terhadap Kuba awal tahun ini, yang memicu kesulitan ekonomi parah bagi warga sipil di tengah krisis bahan bakar dan pemadaman listrik akibat infrastruktur yang rapuh. Para pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam blokade tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara para aktivis menilai ancaman dari pemerintahan Trump mencerminkan pendekatan imperialis.
Washington sendiri telah memberlakukan embargo terhadap Kuba selama lebih dari 60 tahun. Pemerintahan Trump kini terus meningkatkan tekanan terhadap Havana menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer AS dalam sebuah serangan mematikan pada Januari lalu.
