Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras kasus dugaan penyadapan ke sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan, penyadapan ilegal ini merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik.
Desakan Pengusutan Tuntas
Pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ini, baik tentang siapa yang disadap, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan siapa. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (4/11/2026).
AHY menyatakan bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha berdasarkan keterangan Polri. Menurutnya, tindakan melawan hukum tersebut menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.
Dia juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait pernyataan Mensesneg bahwa perkara ini mengarah pada dugaan makar, pihaknya mendukung aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan tersebut secara cermat dan objektif.
Reaksi Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono turut bersuara mengenai dinamika yang berkembang, menyusul langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta *illegal access*.
Salah seorang tersangka dalam kasus tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolri, seperti dilaporkan CNBC Indonesia pada Rabu (4/11/2026).
Melalui akun X pribadinya, SBY menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi politik saat ini yang dinilai liar serta kekhawatiran rakyat yang merasa takut dan tidak tenteram hidup di negeri sendiri. Sebagai warga bangsa, dia bermohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
