Daftar Isi
China menjadi salah satu negara yang banyak memberikan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur di berbagai belahan dunia, mulai dari pembangkit listrik, jalan raya, hingga jalur kereta api. Berdasarkan data Bank Dunia dalam International Debt Statistics yang dikutip dari CNBC Indonesia (CNBC Indonesia – Berita Ekonomi dan Bisnis Terkini Hari Ini), Pakistan tercatat sebagai negara dengan jumlah utang terbesar kepada China pada 2024.
Daftar Negara dengan Utang Terbesar ke China
Total utang Pakistan kepada kreditur China mencapai US$22,38 miliar, disusul Angola sebesar US$14,40 miliar dan Sri Lanka sebesar US$8,69 miliar. Data ini secara khusus menghitung posisi utang luar negeri jangka panjang sektor publik dan utang yang dijamin pemerintah kepada kreditur China pada 2024, sehingga tidak mencakup seluruh jenis utang luar negeri suatu negara kepada China.
Negara-negara di Asia dan Afrika mendominasi daftar peminjam terbesar dari China untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan waktu pengerjaan panjang. Ethiopia dan Bangladesh melengkapi lima besar dengan masing-masing US$7,44 miliar dan US$6,63 miliar.
Sementara itu, Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut di peringkat ke-32 dengan nilai utang kepada kreditur China sebesar US$1,45 miliar. Posisi Indonesia berada di bawah Guinea yang mencatat utang sebesar US$1,65 miliar, tetapi masih di atas Mozambik, Tanzania, dan Djibouti. Sebagai gambaran, utang Pakistan kepada China berdasarkan data tersebut lebih dari 15 kali lipat dibandingkan Indonesia.
Kendati demikian, besarnya nilai utang tidak bisa langsung digunakan untuk menentukan apakah suatu negara memiliki kondisi keuangan yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya. Kemampuan membayar utang juga dipengaruhi oleh ukuran ekonomi, pendapatan negara, cadangan devisa, hingga jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Alasan Negara Berutang ke China
Besarnya utang sejumlah negara kepada China tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Pakistan memiliki hubungan ekonomi dan strategis yang erat dengan Beijing selama beberapa dekade, di mana China turut mendukung pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jalan raya, serta berbagai fasilitas transportasi melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).
Hingga akhir 2024, sebanyak 17 proyek energi yang telah diselesaikan melalui CPEC menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 8.904 megawatt, sementara pembangunan jalan tol dan jalan raya yang selesai mencapai 888 kilometer. Pada Maret 2025, China bahkan memberikan perpanjangan waktu pembayaran selama satu tahun untuk pinjaman Pakistan senilai US$2 miliar guna memberi ruang dalam mengelola kebutuhan pembiayaan dan menjaga cadangan devisanya.
Angola yang berada di peringkat kedua memiliki hubungan pembiayaan dengan China sejak masa pembangunan kembali setelah perang saudara pada 2004 melalui fasilitas pinjaman awal senilai US$2 miliar. Meski demikian, posisi utang Angola kepada China mulai menurun dan pada 2024 tercatat turun hampir seperlima dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenya juga memperlihatkan pemanfaatan pinjaman China untuk transportasi, di mana sekitar 90 persen biaya pembangunan jalur kereta api Mombasa-Nairobi dibiayai melalui pinjaman dari negeri tersebut. Proyek-proyek ini juga membuka peluang bisnis bagi perusahaan konstruksi dan teknologi asal China karena turut melibatkan mereka dalam konstruksi, penyediaan peralatan, dan kegiatan operasional.
Perdebatan Risiko Utang
Besarnya pinjaman kepada China turut menimbulkan perdebatan mengenai kemampuan negara-negara penerima utang untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, termasuk kemunculan istilah debt-trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang. Istilah tersebut menggambarkan kekhawatiran bahwa pinjaman infrastruktur dalam jumlah besar dapat meningkatkan ketergantungan finansial suatu negara terhadap pemberi pinjaman.
Sri Lanka menjadi salah satu negara yang sering dikaitkan dengan perdebatan tersebut, khususnya mengenai pembangunan Pelabuhan Hambantota yang melibatkan pembiayaan dan perusahaan asal China. Namun, pandangan tersebut masih diperdebatkan karena sejumlah penelitian menilai kesulitan utang Sri Lanka tidak dapat dijelaskan hanya dari pinjaman China, melainkan juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi domestik serta kewajiban kepada kreditur lainnya.
Pada akhirnya, pinjaman dari China dapat memberikan manfaat berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi, asalkan setiap negara memastikan proyek yang dibiayai dapat memberikan manfaat ekonomi yang memadai serta kewajiban utangnya dapat dibayar sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
