Wali Kota Houston Batasi Kerja Sama Polisi dengan ICE

Wali Kota Houston, Texas, John Whitmire memerintahkan kepolisian kota untuk membatasi kerja sama dengan petugas imigrasi federal Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil menyusul kemenangan mengejutkan Partai Demokrat di Texas dalam pemilu paruh waktu.

Kebijakan Baru Pembatasan Imigrasi

Kepala Kepolisian Houston Noe Diaz menyatakan bahwa para petugas kini hanya akan menghubungi Immigration and Customs Enforcement (ICE) apabila seseorang yang ditangkap atas pelanggaran yang dapat dipenjara juga memiliki surat perintah administratif ICE. Surat tersebut diterbitkan secara internal oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

“Misalnya, jika petugas kepolisian kami menghentikan seseorang karena pelanggaran lalu lintas ringan dan mereka menulis surat tilang, orang itu menerima tilang dan melanjutkan perjalanan mereka,” ujar Diaz.

Berdasarkan aturan lama, petugas kepolisian Houston diwajibkan melapor kepada ICE apabila orang yang mereka tangani memiliki surat perintah tersebut yang tercatat dalam National Crime Information Center (NCIC). Whitemire menyampaikan kebijakan perubahan ini pada hari Jumat melalui sebuah perintah eksekutif.

“Saya melakukan ini untuk memulai proses penyembuhan,” ujar politikus dari Partai Demokrat tersebut, serta untuk “mengurangi rasa takut dan kecemasan di seluruh komunitas kami”. Ia menambahkan, “Saya juga melakukan ini dengan menyadari bahwa pemilu itu penting.”

Desakan Perubahan Aturan Federal

Whitmire turut mendesak Kongres untuk mengubah aturan imigrasi federal. Menurutnya, ICE memerlukan pelatihan yang lebih baik, kamera tubuh, serta pelatihan de-eskalasi.

“Tetapi ini hanya dapat dilakukan di Washington. Saya hanya dapat mengontrol apa yang dapat saya kontrol,” kata Whitmire.

Kebijakan ini muncul setelah berbulan-bulan protes publik di Houston menyusul insiden seorang petugas ICE menembak mati seorang pria yang sedang mengemudi untuk bekerja. Korban tewas diidentifikasi sebagai Lorenzo Salgado Araujo, warga negara Meksiko berusia 52 tahun yang tinggal di AS sebagai imigran tanpa dokumen selama puluhan tahun, yang dinyatakan pejabat bukan sebagai target sasaran.

Selain itu, pengumuman tersebut hadir sepekan setelah seorang petugas ICE didakwa melakukan penyerangan berat dengan senjata mematikan karena diduga menabrak seorang pria dengan kendaraan di Texas. Kota Texas lainnya, Austin, juga mulai menerapkan perubahan kebijakan yang serupa.

Tanggapan DHS dan Perubahan Politik Texas

Menanggapi kebijakan tersebut, juru bicara DHS menyatakan kekecewaannya. Pihaknya menilai para politikus suaka berupaya membatasi kerja sama dengan ICE, padahal penegak hukum tersebut sedang menjalankan tugas untuk melayani dan melindungi komunitas.

“Kemitraan dengan penegak hukum sangat penting untuk memiliki sumber daya yang kita perlukan guna menangkap warga asing ilegal yang melakukan tindakan kriminal di seluruh negeri,” imbuh juru bicara tersebut.

Kebijakan baru di Houston ini berlawanan dengan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur dari Partai Republik, Greg Abbott, yang kalah dalam pencalonan kembali. Abbott sebelumnya mengancam akan menarik dana jutaan dolar dari kota-kota seperti Houston, Dallas, dan Austin jika mereka tidak mengizinkan kepolisian bekerja sama secara penuh dengan petugas imigrasi federal.

Partai Demokrat memenangkan Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam pemilu paruh waktu, sehingga menguasai Kongres untuk sisa masa jabatan kepresidenan Donald Trump. Texas, yang selama ini menjadi basis Partai Republik, menjadi lokasi salah satu kejutan terbesar setelah memilih gubernur perempuan Latin pertama, Gina Hinojosa, sebagai gubernur dari Partai Demokrat pertama sejak tahun 1995, sekaligus memilih senator dari Partai Demokrat pertama sejak 1988.