Dunia

Pemerintah Inggris Pertimbangkan Ubah Batas Usia Persetujuan

Pemerintah Inggris Pertimbangkan Ubah Batas Usia Persetujuan

Seorang wanita di Inggris yang menuduh dirinya diperkosa oleh komedian Russell Brand saat berusia 16 tahun telah mencabut hak anonimitasnya untuk berkampanye. Ia mendesak pemerintah agar mempertimbangkan perubahan hukum terkait batas usia persetujuan seksual di negara tersebut.

Seruan Perubahan Hukum Batas Usia Persetujuan

Mia Latter, yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran “Alice”, mengungkapkan bahwa ia berada dalam hubungan yang penuh kekerasan selama tiga bulan dengan Brand ketika pria tersebut berusia 30 tahun dan dirinya berumur 16 tahun. Dalam wawancara dengan Sunday Times, Latter menyatakan bahwa dirinya terinspirasi oleh Gisèle Pelicot untuk melepaskan hak anonimitas yang dimilikinya seumur hidup.

Latter meminta pemerintah Inggris untuk memberlakukan undang-undang persetujuan bertingkat yang melarang orang dewasa di atas usia tertentu melakukan hubungan seksual dengan remaja berusia 16 dan 17 tahun. Saat ini, berdasarkan hukum di Inggris, orang dewasa dari usia berapa pun secara legal dapat berhubungan seksual dengan remaja usia tersebut jika ada persetujuan.

Louise Haigh selaku wakil perdana menteri de facto menyatakan kepada Sunday Times bahwa kisah menyayat hati dari Latter layak mendapatkan pertimbangan serius untuk mengubah undang-undang. Menurutnya, pengalaman para korban harus menjadi pusat perhatian para pembuat undang-undang meskipun mengubah batas usia persetujuan merupakan langkah besar.

Latter kini berusia 37 tahun dan pertama kali bertemu Brand di Leicester Square, London pusat, dalam perjalanan pulang dari berbelanja saat usianya menginjak 16 tahun. Brand, yang saat itu bekerja di MTV, meminta nomor teleponnya dan kemudian mengiriminya pesan untuk makan malam, serta tetap mengajak bertemu setelah mengetahui usianya.

Latter menuduh Brand melakukan pemerkosaan secara oral menjelang akhir hubungan tiga bulan mereka. Russell Brand sebelumnya telah membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh Latter ketika pertama kali dilaporkan oleh Times pada tahun 2023.

Latter sempat berbicara kepada pihak kepolisian setelah sebuah dokumenter ditayangkan, namun Kejaksaan Agung (Crown Prosecution Service/CPS) memutuskan untuk tidak memasukkan kasusnya ke dalam persidangan Brand di Pengadilan Mahkamah Southwark. Brand sendiri telah divonis bersalah atas serangan terhadap empat dari enam wanita yang bersaksi dan kini menjalani hukuman penjara sepuluh setengah tahun untuk satu dakwaan pemerkosaan serta tiga penyerangan seksual.

Dukungan Politik dan Isu Perjanjian Kerahasiaan

Terkait desakan tersebut, politisi dari luar Partai Buruh seperti juru bicara keadilan Demokrat Liberal Jess Brown-Fuller menyatakan dukungan untuk meninjau aturan tersebut. Brown-Fuller memuji keberanian luar biasa Latter dan menyebut sudah saatnya pemerintah mengenali ketimpangan kekuasaan implisit yang dimiliki pria lebih tua terhadap gadis remaja, seperti halnya aturan profesi antara guru dan siswa atau pengacara dan rekan junior.

Menteri Perempuan dan Kesetaraan Bridget Phillipson turut memuji keputusan Latter untuk tampil ke publik dan menyatakan kekagumannya atas keberanian serta tekad sang korban. Bridget menegaskan bahwa wanita seperti Mia sedang memimpin perubahan dan masyarakat harus mengirimkan pesan bahwa rasa malu bukanlah milik korban.

Sementara itu, Kepolisian Metropolitan London menyatakan bahwa penyelidikan atas dugaan pemerkosaan tersebut masih berlangsung setelah menerima laporan pada Januari 2026. Detektif telah mencari saran dari Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah terbaik, sementara pihak CPS menyatakan akan terus bekerja sama erat dengan penyidik agar kasus dapat berjalan secepat mungkin.

Dalam kesempatan yang sama, Louise Haigh juga menyoroti kasus dugaan pelanggaran seksual yang melibatkan komedian David Walliams setelah investigasi oleh The Guardian dan ITV News. Haigh berpendapat bahwa pemerintah harus melarang penggunaan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) dalam semua keadaan yang berkaitan dengan pelecehan atau diskriminasi agar tidak ada korban yang dibungkam.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *