Daftar Isi
Partai-partai oposisi di India menggelar unjuk rasa besar di Ramlila Maidan, New Delhi, untuk menuntut pengunduran diri Kepala Komisi Pemilihan Umum menyusul dugaan manipulasi daftar pemilih. Tokoh oposisi terkemuka, Rahul Gandhi, memimpin longmarch menggunakan jip beratap terbuka yang dikelilingi oleh ribuan pendukung dan kader dari berbagai negara bagian yang melambaikan bendera nasional serta partai.
Tuntutan dan Tuduhan Oposisi
Politikus senior dari Partai Kongres, Rahul Gandhi, menyatakan bahwa Kepala Komisaris Pemilihan Umum Gyanesh Kumar akan dicopot dari jabatannya dan dipenjara. Ia menuding Kumar telah memfasilitasi kecurangan pemilu serta menyebut Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah berutang posisi mereka kepada Kumar.
Gandhi juga menuduh pihak berwenang melakukan kecurangan pemilu melalui mesin pemungutan suara elektronik serta perubahan pada daftar pemilih. Ia mengeklaim bahwa 15 persen pemilih di India telah dihapus dari daftar setelah pemilihan umum tahun 2024. Selain itu, Gandhi mengkritik ketimpangan ekonomi serta perlakuan terhadap para petani, pemuda, dan pekerja yang dinilainya tidak mendapatkan hak-hak mereka.
Sebelum unjuk rasa tersebut, blok oposisi yang tergabung dalam aliansi INDIA menggelar pemakzulan simbolis terhadap kepala komisi pemilihan umum di kediaman Presiden Partai Kongres, Mallikarjun Kharge. Kegiatan tiruan sidang parlemen itu terpaksa dilakukan karena mereka merasa tidak memiliki tempat lain untuk menyuarakan aspirasi.
Reaksi Pemerintah dan Partai Berkuasa
Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengecam keras aksi unjuk rasa yang digelar oleh kubu oposisi. Ia menyebut pemilihan tanggal demonstrasi bertepatan dengan peringatan kerusuhan anti-Sikh tahun 1984 sebagai tindakan yang sangat melukai sentimen komunitas Sikh, termasuk para ibu, saudari, dan anak-anak.
Partai yang berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), juga menggelar unjuk rasa tandingan di wilayah Delhi Barat untuk mengenang para korban kerusuhan 1984. Partai tersebut menuduh Partai Kongres memanfaatkan peringatan tersebut demi kepentingan politik dan menilai protes oposisi atas revisi daftar pemilih sebagai upaya untuk menciptakan anarki.
Kontroversi Daftar Pemilih dan Pengamanan Aksi
Kontroversi ini bermula dari verifikasi pemilih nasional yang disebut sebagai Special Intensive Revision (SIR), di mana sekitar 130 juta nama dihapus dari daftar pemilih. Pihak oposisi menilai penghapusan tersebut menyasar pemilih minoritas untuk menguntungkan BJP, sementara Komisi Pemilihan Umum India mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan untuk membersihkan daftar dari pemilih yang sudah meninggal, pindah, atau pemilih ganda ilegal.
Untuk mengamankan jalannya aksi di Ramlila Maidan, pihak kepolisian Delhi mengerahkan sekitar 4.000 personel keamanan serta memasang 250 kamera pengawas CCTV di lokasi acara.
Bersamaan dengan memanasnya situasi politik ibu kota, pemerintah New Delhi juga resmi memberlakukan Rencana Aksi Musim Dingin untuk mengatasi polusi dan kabut asap tahunan. Aturan ketat tersebut mencakup larangan kendaraan tua dari luar kota, penundaan aktivitas konstruksi dan pembongkaran yang memicu debu, pelipatgandaan tarif parkir, serta pembatasan kehadiran fisik di kantor pemerintah maupun swasta hingga 50 persen yang akan berlangsung secara bertahap hingga tanggal 28 Februari.
