Ribuan pendukung oposisi India berkumpul di Delhi pada Minggu untuk menggelar unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Aksi yang dipimpin oleh Partai Kongres ini digelar di tengah kemarahan publik atas revisi daftar pemilih yang menghilangkan 130 juta nama.
Tuntutan Mundur Kepala Komisi Pemilihan Umum
Aliansi oposisi menuding proses revisi tersebut memberikan keuntungan elektoral bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang sedang berkuasa. Mereka mendesak pengunduran diri serta pemakzulan Kepala Komisi Pemilihan Umum, Gyanesh Kumar, meski pihak BJP telah membantah segala tuduhan tersebut. Di hadapan puluhan ribu pendukung dan kader partai, tokoh oposisi Rahul Gandhi menuduh Kumar telah melakukan kejahatan terbesar dengan berupaya membungkam suara rakyat serta menghancurkan negara. Menurut Gandhi, aliansi oposisi yang tergabung dalam India (Indian National Developmental Inclusive Alliance) tidak akan membiarkan demokrasi runtuh di negara tersebut.
Tantangan dan Respons Pemerintah
Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu unjuk kekuatan oposisi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di tengah kebangkitan kembali perbedaan pendapat melawan rezim Modi yang telah berkuasa selama 12 tahun. Tantangan terbesar bagi rezim ini sebelumnya datang dari aksi protes kaum muda yang menamakan diri sebagai “Kecoa” yang sempat memaksa mundurnya salah satu menteri kabinet Modi. Meskipun para pemimpin gerakan Kecoa menyatakan dukungannya terhadap unjuk rasa oposisi, mereka tidak hadir secara langsung akibat masih adanya jurang kepercayaan dengan partai-partai oposisi mapan.
Partai Kongres sebelumnya memprediksi satu juta orang akan menghadiri unjuk rasa tersebut, namun jumlah kehadiran berada di angka puluhan ribu dengan kursi kosong yang terlihat di arena protes. Sebagian besar massa yang hadir merupakan kader partai yang datang menggunakan bus, sementara pihak oposisi menyatakan banyak bus mereka yang tertahan oleh barikade polisi saat akan memasuki Delhi. Shalini, seorang pemilik restoran asal Goa yang turut hadir, mengatakan bahwa kehadirannya didasari oleh penolakannya terhadap BJP dan upaya pembungkaman ruang perbedaan pendapat, bukan karena mendukung partai oposisi tertentu.
Isu revisi daftar pemilih ini mencuat tahun lalu dan menjadi skandal nasional setelah investigasi surat kabar Indian Express mengungkap adanya kejanggalan serta perselisihan di dalam komisi pemilihan. Berdasarkan temuan, jutaan pemilih yang dinilai memenuhi syarat mendapati nama mereka hilang, di mana kelompok Muslim dan minoritas menjadi pihak yang paling terdampak. Human Rights Watch menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan pemilu di India pada masa depan. Arwind Chaudhery, seorang warga berusia 48 tahun yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun, menilai revisi daftar pemilih atau SIR telah merusak demokrasi hingga pada titik yang sulit diperbaiki.
Sementara itu, pihak BJP berupaya meremehkan unjuk rasa tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan anarki. Presiden BJP, JP Nadda, menyatakan bahwa unjuk rasa hari Minggu tersebut akan menjadi paku terakhir dalam peti mati bagi aliansi oposisi, serta menilainya sebagai konspirasi terencana untuk menjerumuskan negara ke dalam anarki atas nama demokrasi.
Sumber: World news | The Guardian
