Daftar Isi
Meta mempertimbangkan untuk menunda kembali pelaksanaan ketentuan bisnis terbarunya di tengah gelombang penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan kontroversial tersebut memberikan wewenang kepada perusahaan untuk memindai (scrape) konten dari situs web bisnis yang menggunakan layanan Facebook.
Rencana Konsultasi dan Penundaan Jadwal
Pemberlakuan aturan baru ini awalnya dijadwalkan mulai 30 Oktober, namun Meta menundanya ke 20 November setelah muncul protes keras. Juru bicara Meta, Andy Stone, menyampaikan melalui unggahan di platform X bahwa jadwal penerapan tersebut berpotensi diundur lagi. Langkah ini diambil karena Meta berencana melakukan konsultasi menyeluruh dengan para pemimpin dan kelompok industri media.
Stone menegaskan bahwa Meta sangat peduli terhadap para mitranya dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Ia menambahkan bahwa proses konsultasi diperkirakan dapat berlangsung melampaui 20 November, sehingga penundaan implementasi aturan baru kemungkinan besar kembali dilakukan. Selama proses ini berjalan, ketentuan lama masih tetap berlaku, seperti dilaporkan Engadget.
Kritik Penerbit dan Gugatan Hukum
Gelombang protes terhadap kebijakan anyar ini terus menguat. Berdasarkan klausul yang diajukan, Meta memiliki hak untuk mempergunakan perangkat lunak otomatis, seperti web scraper, bot, dan crawler, untuk mengakses situs web bisnis guna mengembangkan, memperbaiki, serta meneliti produk iklan dan bisnis milik Meta.
Kelompok industri penerbit menilai perubahan tersebut sangat berlebihan dan berpotensi melanggar hukum. Bahkan, sejumlah organisasi media di Norwegia telah mendaftarkan gugatan hukum terhadap Meta atas perubahan ketentuan tersebut.
Penolakan dari Senator AS
Kecaman juga datang dari kalangan legislatif Amerika Serikat. Senator asal California, Adam Schiff, menjadi legislator kedua yang meminta Meta membatalkan aturan tersebut. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg, Schiff menilai cakupan dari ketentuan baru ini sangat mengkhawatirkan.
Schiff menyoroti bahwa kebijakan tersebut memberi ruang bagi Meta untuk menerobos sistem perlindungan ekonomi organisasi berita dan pembuat konten berbasis langganan, termasuk memotong dinding berbayar (paywall) serta rintangan pendaftaran digital. Ia juga menyayangkan tidak adanya mekanisme bagi pemilik bisnis untuk menolak (opt-out) pemindaian data tanpa harus menutup akun mereka.
Meski Meta menyatakan bahwa pemindaian tidak ditujukan untuk situs berita dan akan menghormati preferensi instruksi robots.txt, para ahli hukum menegaskan bahwa preferensi tersebut tidak mengikat secara hukum. Schiff juga menegaskan bahwa klausul mengenai penghormatan terhadap robots.txt sama sekali tidak dicantumkan dalam dokumen kontrak baru Meta, sehingga pengguna tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti.
Hingga saat ini, pihak Meta belum memberikan tanggapan resmi mengenai apakah mereka akan melakukan perubahan substansial pada klausul kebijakan tersebut setelah konsultasi dilakukan.
