Uni Eropa mendesak pemerintah Inggris agar memberikan jaminan yang lebih kuat untuk memberlakukan tarif diskon biaya kuliah universitas bagi para pelajar Eropa menjelang Konferensi Tingkat Tinggi yang dijadwalkan berlangsung bulan ini. Sedikitnya enam negara anggota meminta komitmen yang jelas dari pihak Inggris agar mahasiswa asal Uni Eropa dapat membayar biaya kuliah setara tarif domestik.
Desakan Negara Anggota
Dalam pertemuan diplomat senior Uni Eropa, sejumlah negara anggota menolak menunda kesepakatan biaya kuliah selama setengah tahun lagi. Banyak pihak menilai bahwa kegagalan mencapai mufakat terkait biaya pendidikan tinggi tersebut harus berujung pada penundaan pemberlakuan kesepakatan sektor makanan dan minuman guna memangkas birokrasi pasca-Brexit.
Negosiator Komisi Eropa sebelumnya mengusulkan penundaan pembahasan biaya kuliah selama enam bulan demi kelancaran acara bulan November. Dalam agenda tersebut, Andy Burnham dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen dan António Costa pada 20 November di Brussels guna meneken tiga perjanjian utama mengenai pangan dan minuman, pasar karbon, serta pertukaran pemuda.
Namun, sengketa lama mengenai kewajiban mahasiswa Uni Eropa membayar biaya kuliah internasional yang jauh lebih mahal di Inggris masih belum terselesaikan. Perselisihan ini berpotensi menunda implementasi kesepakatan pangan dan energi yang bernilai miliaran Poundsterling bagi perekonomian Inggris.
Uni Eropa menginginkan kembalinya aturan seperti sebelum Brexit, di mana warga negara Eropa membayar biaya kuliah setara tarif domestik Inggris, alih-alih tarif internasional yang bisa mencapai empat hingga enam kali lipat lebih mahal untuk tingkat sarjana. Setidaknya enam negara anggota di kawasan Eropa tengah dan timur mendesak agar masalah biaya pendidikan ini diselesaikan sebelum KTT.
Seperti dilaporkan The Guardian, seorang diplomat Uni Eropa menyatakan bahwa program pengalaman pemuda tidak memiliki nilai tambah yang signifikan tanpa adanya kesepakatan biaya kuliah. Sementara itu, diplomat kedua menyebutkan adanya optimisme yang disertai kehati-hatian menjelang KTT bulan November, kendati mayoritas negara menginginkan komitmen Inggris yang lebih meyakinkan.
Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak memberikan komentar terhadap kebocoran informasi ataupun jalannya negosiasi yang sedang berlangsung. Pihaknya menegaskan tengah membangun hubungan yang ambisius serta erat dengan Uni Eropa demi memperkuat perekonomian, melindungi industri, dan menciptakan peluang bagi generasi muda.
Kaitan dengan Kesepakatan Lain
Skema pengalaman pemuda atau Yes, yang memungkinkan usia 18 hingga 30 tahun untuk tinggal, bekerja, dan belajar di kedua wilayah, menjadi prioritas utama bagi Uni Eropa. Berdasarkan draf pernyataan KTT, terdapat petunjuk kuat mengenai keterkaitan di antara ketiga perjanjian utama yang diharapkan dapat berlaku secara bersamaan dan tepat waktu.
Selain itu, sumber-sumber di Uni Eropa mengindikasikan bahwa tanpa kesepakatan biaya kuliah, blok tersebut dapat menunda perundingan integrasi kembali Inggris ke dalam pasar listrik Eropa. Di sisi lain, Inggris sebelumnya dilaporkan siap menggelontorkan dana hingga 450 juta Poundsterling per tahun untuk memberikan diskon biaya kuliah jika Brussels mengizinkan akses ke program industri Made in Europe.
Namun, Uni Eropa menegaskan tidak akan ada kesepakatan mengenai Made in Europe pada KTT bulan November karena draf undang-undang utama yang disebut Undang-Undang Akselerator Industri masih dalam tahap finalisasi. Parlemen Eropa diperkirakan baru akan menyelesaikan teks aturan tersebut pada musim semi mendatang.
Sebagai pencapaian bagi pihak Inggris, draf pernyataan KTT mengusulkan kemitraan terpercaya pada sektor industri strategis yang dimulai dari bidang baja dan pertahanan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kedua belah pihak menjadi korban dari tindakan pembelaan perdagangan masing-masing yang menyasar produk impor bersubsidi asal Tiongkok.
Sumber: World news | The Guardian
