Dunia

Tiga Polisi Prancis Divonis Penjara Kasus Penganiayaan Michel Zecler

Tiga Polisi Prancis Divonis Penjara Kasus Penganiayaan Michel Zecler
Daftar Isi
  1. Vonis Pengadilan dan Identitas Korban
  2. Kronologi Penganiayaan dan Persidangan
  3. Kontroversi Kebrutalan Polisi di Prancis

Pengadilan Prancis menjatuhkan hukuman penjara kepada tiga petugas kepolisian setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak kekerasan disengaja dan bermotif rasis terhadap Michel Zecler, seorang produser musik berkulit hitam, pada tahun 2020. Putusan penting ini kembali menyoroti persoalan kebrutalan aparat penegak hukum di Prancis yang menurut para aktivis jarang diproses secara hukum.

Vonis Pengadilan dan Identitas Korban

Pengadilan kriminal Paris menyatakan tiga petugas kepolisian bersalah atas penyerangan yang disertai sentimen rasial terhadap Zecler di Paris pada 2020, serta memalsukan laporan kepolisian terkait insiden tersebut. Ketiga petugas itu adalah Aurelien Lapersonne yang berusia 29 tahun, Philippe Tondeux yang berusia 50 tahun, dan Pierre Plantier yang berusia 37 tahun. Masing-masing divonis lima tahun penjara dengan sebagian masa hukuman ditangguhkan, dan ketiganya dilarang kembali bertugas di kepolisian.

Korban bernama Michel Zecler, 47 tahun, merupakan produser musik Prancis yang ikut mendirikan label rap independen Black Gold Corp. Zecler telah lama berkecimpung di industri hip-hop Prancis dan pernah membantu menyelenggarakan tur rap bertajuk L’Age d’Or du Rap Francais pada 2016. Jurnalis musik Olivier Cachin menggambarkan Zecler sebagai sosok yang rendah hati, tidak suka mencari perhatian, dan ramah seperti boneka beruang besar, seperti dilaporkan surat kabar Prancis, Sud Ouest.

Kronologi Penganiayaan dan Persidangan

Peristiwa bermula pada 21 November 2020 ketika para petugas menghentikan Zecler di luar studio musik miliknya di Paris dengan dalih tidak mengenakan masker wajah wajib sesuai aturan pembatasan COVID-19 saat itu. Aparat kemudian mendorong Zecler masuk ke dalam gedung dan melakukan penyerangan yang terekam kamera keamanan. Selama sekitar lima menit, para petugas memukul, menendang, dan menggunakan tongkat pemukul sebanyak 30 kali hingga Zecler mengalami trauma kepala serta robek total pada tendon bisepsnya. Zecler menyampaikan bahwa para petugas berulang kali menggunakan cacian bernada rasis selama penganiayaan berlangsung dan membuatnya sangat terpukul.

Selama persidangan, Lapersonne, Plantier, dan Tondeux mengakui penggunaan kekuatan berlebihan serta menyampaikan permintaan maaf kepada Zecler, kendati mereka membantah tuduhan rasisme. Hakim ketua menyatakan bahwa para petugas bersikap tidak jujur dalam laporan resmi untuk melindungi diri dari konsekuensi hukum dan disipliner tanpa memedulikan nasib Zecler. Lapersonne mengaku dengan sengaja menghilangkan detail pukulan dari laporan awal karena rasa takut yang ia sebut sebagai tindakan bodoh. Majelis hakim menilai kesaksian Zecler konsisten sejak awal, sementara laporan palsu para petugas merusak kredibilitas mereka sendiri.

Mengenai rincian hukuman, Lapersonne yang pertama kali menghentikan korban dan membuat laporan palsu mendapat hukuman penangguhan selama tiga tahun. Tondeux menerima penangguhan hukuman selama tiga setengah tahun, sedangkan Plantier mendapat penangguhan empat tahun dan akan menjalani sisa hukuman satu tahun dalam bentuk pemantauan elektronik alih-alih di dalam penjara. Pengacara Zecler menilai putusan tersebut masih belum maksimal namun tetap menciptakan preseden penting bahwa korban dapat dipercaya meski polisi berbohong.

Kontroversi Kebrutalan Polisi di Prancis

Kasus Zecler menambah daftar panjang insiden kontroversial yang melibatkan kebrutalan dan diskriminasi rasial oleh kepolisian Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, protes dan kerusuhan meletus setelah Nahel Merzouk, seorang remaja 17 tahun keturunan Afrika Utara, tewas ditembak polisi dalam pemeriksaan lalu lintas di luar Paris. Tahun lalu, seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara ditangguhkan kepada tiga petugas yang menyebabkan luka dubur permanen terhadap seorang pria kulit hitam bernama Theo Luhaka pada 2017. Selain itu, kematian Adama Traore, pria 24 tahun keturunan Mali, dalam tahanan pada 2016 juga menjadi sorotan setelah kasus hukumnya ditutup oleh pengadilan tertinggi Prancis.

Sebuah laporan yang dirilis pada 2025 oleh lembaga Defender of Rights pimpinan Claire Hedon menemukan bahwa pemuda yang dipersepsikan sebagai orang Arab, kulit hitam, atau berasal dari Afrika Utara, memiliki kemungkinan empat kali lipat lebih besar untuk dihentikan dalam razia kepolisian dibandingkan populasi umum. Mereka juga menghadapi kemungkinan 12 kali lipat lebih tinggi untuk dikenakan tindakan pemeriksaan yang lebih ketat. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) turut mengecam Prancis tahun lalu akibat praktik pemeriksaan identitas yang dinilai diskriminatif.

Pemerintah Prancis kini menghadapi tekanan besar untuk menangani persoalan tersebut di tengah gelombang protes menolak rancangan undang-undang yang memberikan perlindungan tambahan bagi penegak hukum dalam penggunaan senjata api. Kritikus menilai aturan baru yang sedang dipertimbangkan Senat Prancis tersebut akan menciptakan impunitas bagi aparat dan melemahkan akses korban terhadap keadilan. Walau para pejabat Prancis mengakui adanya kasus pelanggaran terisolasi, mereka menolak klaim rasisme sistemik di dalam institusi kepolisian, sementara para aktivis mendesak pengakuan terbuka demi menyelamatkan nyawa.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *