Pasukan Iran menyatakan telah menembak jatuh dua drone milik Amerika Serikat di atas Selat Hormuz di tengah peningkatan kampanye tekanan ekonomi oleh Amerika Serikat. Insiden tersebut terjadi ketika upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir sembilan bulan masih menemui jalan buntu.
Penembakan Drone dan Latar Belakang Konflik
Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyampaikan pada hari Sabtu bahwa sistem pertahanan udara baru mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone MQ-9, seperti dilaporkan oleh stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB. Peristiwa ini dicatat sebagai drone ke-58 yang berhasil dijatuhkan oleh pasukan Iran sejak awal perang.
Pada hari yang sama, IRGC juga mengklaim telah menjatuhkan sebuah drone MQ-1 di atas Pulau Qeshm di Selat Hormuz, yang merupakan insiden penembakan ke-19 untuk jenis tersebut. Militer AS belum memberikan komentar langsung terkait peristiwa itu.
Konflik bersenjata yang dimulai oleh AS dan Israel pada tanggal 28 Februari tersebut telah menewaskan ribuan orang, mengganggu jalur pelayaran, serta mendongkrak harga energi global. Perang ini juga telah meluas ke berbagai negara di kawasan regional.
Syarat Negosiasi dari Teheran
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci posisi negaranya terkait perundingan dengan AS, merujuk pada proposal tujuh hari yang diserahkan kepada pihak Amerika pada bulan September. Araghchi menjelaskan dalam wawancara dengan media pemerintah bahwa tujuh kondisi yang diajukan Iran harus diterapkan agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali, termasuk penghentian perang serta pencabutan sanksi dan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan selatan Iran.
Araghchi menambahkan bahwa Iran siap merundingkan tata cara penerapan syarat-syarat tersebut dengan jadwal yang fleksibel, yang bergantung pada langkah-langkah membangun kepercayaan dari pihak Amerika. Selain itu, ia menolak untuk memindahkan stok uranium Iran yang telah diperkaya hingga 60 persen ke luar negeri, meski menyatakan bahwa solusi yang adil masih bisa dicapai.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih mengatakan bahwa pihak Teheran ingin mencapai kesepakatan namun bukan kesepakatan yang dapat diterima olehnya. Di sisi lain, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap empat warga Iran yang dituduh bertindak sebagai wali minyak untuk membantu Iran menghindari sanksi dan blokade laut.
Di Washington, Anggota DPR dari Partai Demokrat Yassamin Ansari dan Ro Khanna mendesak Kongres agar memanfaatkan undang-undang pendanaan pemerintah yang akan datang untuk menghentikan anggaran operasi militer ofensif terhadap Iran. Tenggat waktu adopsi anggaran tersebut jatuh pada bulan depan guna menghindari potensi penutupan pemerintahan.








