Pemilihan umum parlemen dan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di Guinea-Bissau dipastikan batal terlaksana sesuai rencana. Juru bicara perdana menteri transisi, Aly Silva, mengonfirmasi kepada Deutsche Welle bahwa pemungutan suara tersebut ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Kebebasan Politik di Bawah Tekanan
Pemerintah transisi beralasan penundaan terjadi akibat ketiadaan kondisi organisasi dan politik yang memadai untuk menggelar pemilu. Tenggat waktu penyerahan pencalonan telah terlewat pada 6 Oktober lalu karena partai politik gagal menggelar kongres untuk memilih kandidat mereka.
Menurut pengacara dan pengamat politik Cabi Sanha kepada Deutsche Welle, penundaan tersebut sudah dapat diduga sejak awal. Ia menyebut pembatasan aktivitas politik serta kurangnya dialog dengan para aktor utama membuat partai-partai tidak dapat mengajukan kandidat atau mengadakan rapat umum.
Tokoh oposisi utama, Domingos Simoes Pereira selaku pemimpin Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde (PAIGC), berada di Portugal sejak Juli 2026 untuk menjalani perawatan medis setelah sebelumnya sempat ditahan atas dugaan keterlibatan dalam percobaan kudeta yang dibantah oleh tim pembelanya.
Sengketa Konstitusi
Krisis politik di negara tersebut semakin rumit menyusul reformasi konstitusi yang disetujui lewat referendum pada 30 Agustus 2026. Amandemen tersebut memperluas kewenangan presiden serta memangkas jumlah kursi parlemen dari 102 menjadi 65 kursi, yang menuai kritik dari kalangan oposisi karena disusun di bawah pemerintahan militer.
Juru bicara Dewan Transisi Nasional, Fernando Vaz, membela perubahan tersebut kepada Deutsche Welle dengan menyatakan bahwa langkah itu merupakan revisi terarah untuk mengatasi instabilitas politik menahun di negara tersebut.
Di sisi lain, pemerintah transisi berencana menggelar pemilu lokal pada 2027. Meskipun menyambut baik rencana tersebut karena Guinea-Bissau belum pernah melaksanakannya sejak merdeka, Cabi Sanha menegaskan bahwa pemilu lokal tidak boleh menggantikan pemilu nasional yang mendesak untuk memulihkan tatanan konstitusional.
Ketidakpastian terus berlanjut karena pemerintah transisi belum menetapkan jadwal baru untuk pemilu nasional setelah pembahasan kabinet mendatang.
