Daftar Isi
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan sekaligus mengawal pembangunan di berbagai wilayah. Usulan tersebut disampaikan Sultan ketika menanggapi harapan DPD RI terkait sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Pertimbangan Geografis dan Kompleksitas Wilayah
Menurut Sultan, struktur kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas serta keragaman kebutuhan setiap daerah. Pembangunan daerah dinilai masih membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, sehingga pembagian tanggung jawab kepada beberapa wakil presiden bisa memperkuat pengawasan dan koordinasi pemerintahan di daerah.
“Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Gagasan Lama yang Kembali Relevan
Sultan menjelaskan bahwa gagasan penambahan jumlah wakil presiden sebenarnya bukan usulan baru dari DPD RI. Namun, wacana tersebut dinilai kembali relevan untuk dibahas di tengah pembicaraan mengenai sosok pengganti Gibran.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” tegasnya.
Pengawasan Program Pemerintah Daerah
Menurut Sultan, beban pekerjaan presiden semakin besar seiring banyaknya agenda pemerintahan yang harus dijalankan. Kehadiran beberapa wakil presiden diharapkan dapat membantu presiden mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memastikan kebijakan pusat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia juga menginginkan setiap wakil presiden memiliki tanggung jawab pengawasan pembangunan di wilayah tertentu agar persoalan daerah bisa mendapat perhatian lebih dekat dari jajaran pemerintah pusat.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala faerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” pungkasnya.








