Tantangan Chris Bowen Pimpin Konferensi Iklim PBB Cop31

Australia didesak untuk mengesampingkan industri ekspor bahan bakar fosil bernilai hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat demi memperjuangkan kesepakatan global menjauh dari batu bara, gas, dan minyak. Menteri Perubahan Iklim Australia, Chris Bowen, akan memimpin perundingan yang melibatkan hampir 200 negara dalam konferensi iklim PBB pekan ini.

Persiapan dan Fokus Perundingan Cop31

Para delegasi berkumpul di kota resor Antalya, Turki, pada Senin untuk menghadiri perundingan iklim Cop31 yang berlangsung selama dua minggu. Pertemuan ini digelar di tengah gejolak geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang memicu krisis harga minyak dan menaikkan biaya hidup secara global. Konferensi tersebut dibuka dua bulan setelah para ilmuwan iklim mengonfirmasi bahwa pemanasan global telah mencapai setidaknya 1,8 derajat Celsius.

Dalam perundingan ini, para pihak akan mencari dukungan untuk target elektrifikasi 2035 yang didukung oleh Turki dan Australia. Target tersebut bertujuan agar 35 persen penggunaan energi akhir di seluruh dunia berasal dari listrik alih-alih bahan bakar fosil. Turki dan Australia sebelumnya bersaing mendapatkan hak tuan rumah hingga akhirnya mencapai kompromi di mana Turki menjabat sebagai presiden konferensi dan Australia memimpin perundingan itu sendiri.

Sebagai presiden perundingan Cop31, Chris Bowen akan berupaya mencari konsensus di antara produsen bahan bakar fosil kaya seperti Arab Saudi dan Rusia, raksasa ekonomi berkembang termasuk negara dengan emisi terbesar China, serta negara-negara miskin rentan yang memandang perubahan dunia sebagai ancaman eksistensial. Berbicara kepada The Guardian pada Kamis, Bowen menyoroti tiga bidang fokus utama, yakni meminimalkan pelampauan batas suhu Perjanjian Paris 1,5 derajat Celsius, membantu negara-negara miskin mengakses pembiayaan iklim yang memadai, serta target elektrifikasi baru, dengan perlindungan lautan yang juga diproyeksikan menjadi tema utama.

Tantangan Posisi Australia

Australia saat ini tercatat sebagai eksportir batu bara termal terbesar kedua di dunia dan eksportir terbesar batu bara untuk pembuatan baja. Sekitar seperlima dari ekspor gas alam cair global juga berasal dari negara tersebut, setara dengan Qatar dan berada di bawah Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan nilai ekspor ketiga bahan bakar tersebut mencapai 141 miliar dolar Australia atau sekitar 98 miliar dolar AS pada tahun finansial ini.

Para pegiat iklim mempertanyakan apakah Australia, sebagai produsen bahan bakar fosil utama, mampu menjaga dunia bergerak meninggalkan bahan bakar fosil. Menanggapi hal tersebut, Bowen menepis anggapan itu dengan menyatakan bahwa semua negara sedang menghadapi masa transisi dan langkah domestik Australia dalam mengurangi batu bara untuk sektor kelistrikan telah diakui secara internasional.

Namun, rencana rinci negara-negara untuk melakukan transisi keluar dari bahan bakar fosil tidak masuk dalam agenda resmi Cop31, padahal langkah itu dinilai oleh para pakar iklim sebagai hal sentral untuk membatasi krisis. Kepala eksekutif Climate Analytics sekaligus veteran Cop, Bill Hare, mengatakan bahwa Australia dapat mengangkat isu tersebut untuk melanjutkan proses pengembangan peta jalan bahan bakar fosil. Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan iklim dari Australian National University, Prof Frank Jotzo, meragukan seluruh partisipan akan menyetujui pemetaan rute menjauh dari bahan bakar fosil karena negara-negara yang ingin mempertahankannya akan berupaya menghapusnya dari agenda.

Tekanan Domestik dan Kritik Akademisi

Kebijakan iklim dan energi sendiri merupakan isu yang memecah belah di Australia, di mana Koalisi konservatif di oposisi berjanji membatalkan target emisi nol bersih 2050, sementara partai populis sayap kanan One Nation sepenuhnya menolak sains perubahan iklim. Perdana Menteri Anthony Albanese harus menavigasi situasi politik yang rumit ini saat ia berbicara dalam KTT pemimpin selama dua hari di sela-sela konferensi.

Lebih dari 500 ilmuwan dan akademisi, sebagian besar dari Australia, mengirimkan surat kepada Albanese pekan ini untuk memohon penghentian persetujuan batu bara dan gas serta meminta rencana berundang-undang guna menghentikan produksi bahan bakar fosil yang melindungi para pekerja dan komunitas. Direktur strategi di Climate Action Network Australia, Kathryn McCallum, menyatakan bahwa pemerintahan Albanese telah menyetujui 38 proyek batu bara, minyak, dan gas sejak terpilih pada 2022, termasuk memperpanjang usia fasilitas pemrosesan North West Shelf milik Woodside di Australia Barat hingga 2070.

Turki dan Australia menginginkan perundingan ini diakhiri dengan kesepakatan menyeluruh dari semua negara yang dikenal sebagai keputusan penutup. Perundingan PBB bekerja berdasarkan konsensus, yang berarti setiap negara harus menyetujui sebuah resolusi sebelum dapat disahkan.