Daftar Isi
Disrupsi teknologi dan ekonomi berpotensi menekan populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia apabila tidak segera diantisipasi. Pemerintah mencatat populasi kelas menengah menyusut hingga 10 juta jiwa dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Drajad Hari Wibowo menjelaskan bahwa pada 2019 jumlah masyarakat kelas menengah mencapai 57 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 47,5 juta orang pada 2024.
Langkah Antisispasi dan Insentif Ekonomi
Guna mengatasi pergeseran ekonomi tersebut, pemerintah mendorong berbagai langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru. Langkah yang disiapkan meliputi penguatan investasi, program hilirisasi, serta peningkatan kegiatan magang dan pendidikan vokasi.
Selain penyerapan tenaga kerja, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal dan perlindungan sosial. Bantuan tersebut mencakup pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, pemotongan iuran jaminan sosial, serta penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Pengembangan Sektor Pariwisata hingga Teknologi
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga disiapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, penataan regulasi dan penyederhanaan birokrasi masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perbaikan serta pemberian insentif inovasi.
Dari segi manufaktur, penguatan industri dilakukan melalui program hilirisasi di sektor perkebunan kelapa sawit hingga industri kertas. Pemerintah juga menyoroti potensi industri data center sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dukungan APBN dan Reformasi Perpajakan
Dalam tayangan Power Lunch CNBC Indonesia pada Jumat (06/11/2026), Drajad menegaskan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyokong berbagai program prioritas nasional. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Untuk menopang pendanaan program prioritas, pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, salah satunya dengan menargetkan potensi pajak dari kelompok wajib pajak kaya.
