Presiden Prabowo Subianto menerima Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (25/10). Pertemuan kedua purnawirawan TNI tersebut membahas perkembangan program pendidikan serta rencana pembangunan fasilitas pendidikan tinggi baru.
Pertemuan Bahas Program P3MD dan Kampus Baru
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan, pertemuan tersebut mendiskusikan kemajuan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan URI. Salah satu topik utama adalah perkembangan peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) beserta rencana program magang pada awal tahun 2027.
Gubernur URI melaporkan kepada Prabowo mengenai progres 384 peserta didik P3MD yang dijadwalkan menjalani kegiatan magang pada Januari dan Februari 2027. Di samping itu, pertemuan tersebut membahas ekspansi infrastruktur pendidikan URI lewat pendirian gedung baru di kawasan Bogor.
Gubernur URI Ermawan Taufanto memaparkan sejauh mana kemajuan pembangunan fisik gedung Universitas Republik Indonesia yang berlokasi di Cikasungka, Bogor. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memperkuat sarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Teddy menambahkan, kehadiran URI diproyeksikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang siap memberi sumbangsih nyata bagi kemajuan negara. Melalui institusi tersebut, pemerintah ingin melahirkan figur-figur pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan akademis mumpuni, ketahanan mental, serta rasa nasionalisme yang tinggi.
Tanggapan DPR Terkait Pembentukan URI
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya tidak mengetahui ihwal pembentukan Universitas Republik Indonesia yang diumumkan oleh Prabowo Subianto pada Rabu (23/7). Komisi X sebagai mitra pemerintah di sektor pendidikan belum pernah dilibatkan dalam pembahasan pendirian kampus tersebut.
Lalu menyebutkan bahwa pihaknya belum pernah menerima pemaparan resmi menyangkut payung hukum, tugas pokok dan fungsi, hingga alokasi anggaran institusi itu. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan keterbukaan informasi mengenai urgensi dan keunggulan kompetitif URI dibanding perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan lain yang sudah ada di tanah air.
