Met Police Peringatkan Kepolisian Inggris Terancam Gagal

Kepala Kepolisian Metropolitan London (Met Police), Sir Mark Rowley, memperingatkan bahwa sistem kepolisian di Inggris dan Wales berada di ambang kegagalan jika tidak segera mengalami reformasi mendasar. Dalam pidatonya pada Jumat, ia mendesak perombakan struktur secara menyeluruh demi menghadapi ancaman kejahatan modern yang kian canggih.

Usulan Perombakan Struktur Tiga Tingkat

Rowley mengajukan usulan untuk mengganti struktur 43 satuan kepolisian daerah yang ada saat ini menjadi 8 hingga 10 kepolisian regional. Sistem baru tersebut akan membagi kepolisian ke dalam tiga tingkatan, yaitu tim lokal untuk menangani masalah lingkungan, kepolisian regional untuk berbagi sumber daya spesialis, serta Layanan Kepolisian Nasional (National Police Service) untuk menangani kasus-kasus kejahatan paling serius.

Ia menilai 43 kepolisian yang ada saat ini sudah terlalu tertekan karena harus menangani terlalu banyak hal dengan sumber daya yang terbatas. Menurutnya, kelompok kejahatan terorganisasi, jaringan penipuan, pelaku kejahatan siber, dan jaringan perundungan anak secara daring kini makin sering beroperasi melintasi batas daerah maupun negara, sementara struktur polisi masih terpaku pada wilayah lokal.

Saat berbicara kepada BBC Breakfast, Rowley menyampaikan bahwa pola kejahatan telah mengalami perubahan besar, sedangkan kepolisian masih diatur dengan cara yang sama seperti 60 tahun lalu. Ia menambahkan bahwa penggabungan satuan kepolisian dapat mengeliminasi duplikasi tugas dan membebaskan ribuan personel untuk dialihkan ke pelayanan lini depan.

Dinamika Politik dan Penolakan dari Daerah

Rencana perubahan ini merupakan kelanjutan dari konsultasi yang diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood pada Januari lalu. Mahmood sempat menugaskan mantan Komisaris Met Police, Lord Hogan-Howe, untuk mengkaji pembagian batas wilayah kepolisian yang baru. Namun, arah kebijakan menghadapi ketidakpastian setelah Andy Burnham menjabat sebagai perdana menteri pada Juli, mengingat ia belum memberikan dukungan secara terbuka terhadap rencana tersebut.

Usulan penggabungan ini memicu gelombang penolakan dari sejumlah komisioner polisi daerah. Komisioner Polisi dan Kejahatan Dorset, David Sidwick, menyatakan keberatan keras karena khawatir pengalihan dana ke struktur nasional justru akan mengurangi layanan bagi masyarakat di wilayahnya. Penolakan senada disampaikan Komisioner Polisi dan Kejahatan Kent dari Partai Konservatif, Matthew Scott, yang menilai perubahan ini berisiko mengganggu pelayanan publik selama satu dekade tanpa meminta masukan masyarakat.

Asosiasi Komisioner Polisi dan Kejahatan (APCC) juga mempertanyakan urgensi pembentukan sembilan kepolisian regional raksasa, meski mereka sepakat atas perlunya modernisasi dan pembentukan Layanan Kepolisian Nasional.

Penurunan Kinerja dan Tekanan Anggaran

Selain persoalan struktur, Rowley menyoroti penyusutan anggaran kepolisian dari 0,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 0,7 persen sejak 2010. Ia menegaskan bahwa menambah anggaran saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah utama jika sistem kepolisian yang ada tidak dirancang untuk menjawab tantangan zaman.

Kurangnya investasi selama bertahun-tahun membuat banyak kepolisian masih bergantung pada teknologi yang usang. Di samping itu, para petugas makin sering dialihkan dari tugas patroli lingkungan untuk menangani urusan lain, seperti krisis kesehatan mental dan pelayanan sosial. Dampaknya, kinerja kepolisian secara nasional menurun signifikan dengan tingkat penyelesaian kasus yang merosot hingga lebih dari separuh dibandingkan 12 tahun lalu, disusul penurunan tingkat kepercayaan publik sebesar 9 persen.

Menanggapi peringatan tersebut, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan bahwa model kepolisian yang digunakan saat ini memang belum diperbarui sejak 1960-an dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Rowley menegaskan kembali bahwa membiarkan sistem berjalan tanpa perubahan akan berujung pada penurunan kualitas penegakan hukum dan semakin melemahkan kehadiran polisi di tengah masyarakat.