Pemerintah Hungaria di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Peter Magyar memerintahkan pembukaan penuh arsip agen rahasia era komunis negara tersebut. Keputusan bersejarah yang diumumkan pada 4 November ini mencakup daftar nama informan keamanan negara yang bekerja secara sukarela maupun tanpa sengaja.
Penolakan Selama Dekade
Tuntutan untuk membuka arsip tersebut telah disuarakan oleh para aktivis hak-hak sipil dan partai politik kecil sejak runtuhnya Tembok Berlin pada 1989. Kendati demikian, perdana menteri konservatif pertama Hungaria, Jozsef Antall, serta partai Fidesz pimpinan Viktor Orban selama bertahun-tahun menolak gagasan tersebut. Menurut platform berita Hungaria Telex, Fidesz bahkan telah menolak lebih dari 30 kali upaya pembukaan arsip sejak 2010.
Pelepasan sebagian arsip keamanan negara sempat terjadi pada dasawarsa 1990-an melalui pengesahan undang-undang agen tahun 1994, yang mewajibkan pemeriksaan latar belakang bagi pejabat pemerintah dan anggota parlemen. Mulai tahun 1997, warga Hungaria diizinkan melihat berkas mereka sendiri, dan izin tersebut diperluas pada 2003, meski nama-nama informan tetap dirahasiakan. Celah hukum juga kerap dimanfaatkan instansi pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk menahan pemindahan dokumen ke Arsip Sejarah Keamanan Negara Hungaria atau ABTL dengan dalih keamanan nasional.
Dampak Politik dan Tanggapan Ahli
Mulai 4 November, database yang memuat nama dan informasi kunci mengenai para informan akan disebarluaskan secara daring. Kebijakan ini mencakup perilisan data hingga 60.000 dari perkiraan 150.000 informan polisi rahasia, serta pengurangan ketentuan kerahasiaan dalam undang-undang lama sehingga lebih banyak berkas dapat diakses publik.
Direktur ABTL Bendeguz Gergo Cseh mengingatkan bahwa publik tidak boleh mempercayai seluruh klaim dalam dokumen tersebut secara mutlak karena banyak berkas yang tidak lengkap, tidak sepenuhnya dapat diandalkan, dan sebagian telah dimusnahkan. Sejarawan Janos M. Rainer menilai publikasi ini lebih merupakan gestur simbolis yang seharusnya dilakukan tepat setelah rezim runtuh. Sebaliknya, sejarawan Krisztian Ungvary menyambut baik langkah tersebut kepada Deutsche Welle: DW.com – Top Stories karena akan membuka peluang riset baru bagi sejarawan dan diskusi segar bagi masyarakat.
Bagi Peter Magyar, pengungkapan informasi ini memegang peranan krusial dalam upaya rekonsiliasi masa lalu dan masa kini. Keputusan parlemen Hungaria yang mengamendemen undang-undang terkait arsip tersebut dilakukan atas prakarsa Partai Tisza, sementara Fidesz tidak memberikan dukungan. Langkah ini disinyalir berkaitan dengan sejumlah tokoh terkemuka dalam lingkaran Fidesz dan Orban yang memiliki latar belakang di partai komunis atau kepolisian rahasia, termasuk Jozsef Horvath yang menjabat sebagai direktur riset di Kantor Perlindungan Kedaulatan pimpinan Orban pada 2024.
