Sebuah pusat data bernama A201 di semenanjung selatan Malaysia dijadwalkan mulai beroperasi tahun depan dengan membawa server kecerdasan buatan paling mutakhir dari Nvidia senilai ratusan juta dolar.
Pusat Data dan Celah Hukum Penjualan Chip
Fasilitas tersebut berencana menyalurkan kapasitas komputasi itu kepada sebuah perusahaan raksasa teknologi asal Tiongkok. Praktik ini dinilai legal dan mendatangkan keuntungan, sekaligus memotong aturan Amerika Serikat yang melarang penjualan chip kecerdasan buatan paling canggih secara langsung kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Perusahaan yang mengelola pusat data tersebut merupakan klien dari Cantor Fitzgerald, sebuah perusahaan jasa keuangan yang sebelumnya dipimpin oleh Menteri Perdagangan Howard Lutnick sebelum ia menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya. Saat ini, Lutnick memegang kendali dalam merumuskan regulasi yang berdampak besar terhadap bisnis pusat data tersebut.
Perdebatan Internal Pemerintahan
Lutnick dinilai sebagai pihak yang memperlambat pemberlakuan aturan untuk memperketat penjualan chip Nvidia kepada pusat data seperti A201 yang berlokasi di luar Tiongkok, namun tetap memasok daya komputasi kecerdasan buatan bagi korporasi Tiongkok.
Pemerintahan Trump melarang penjualan chip canggih ke Tiongkok demi mempertahankan keunggulan di bidang kecerdasan buatan. Kendati demikian, perdebatan internal berlangsung selama dua tahun terakhir mengenai batasan pembatasan penjualan chip ke pusat data di Asia Tenggara.
Di satu sisi, kubu faksi garis keras memandang pusat data tersebut sebagai celah bagi Beijing untuk menghindari larangan penjualan chip. Di sisi lain, sejumlah pejabat yang dipimpin oleh Lutnick menentang pembatasan berlebihan yang membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Nvidia dalam memasarkan produk mereka di kawasan Asia.
Baru-baru ini, Lutnick mengadvokasi versi regulasi yang lebih longgar dari opsi yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan tersebut berpotensi memangkas bisnis Nvidia dengan memperluas pengawasan pemerintah Amerika Serikat terhadap penjualan chip ke pusat data internasional.
Sumber: Hacker News: Front Page
