Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diproses oleh DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting agar polemik yang terjadi di tengah masyarakat tidak berlarut-larut.
Harapan Hanura kepada DPR
“Kalau Hanura tentu sebagai partai yang belum ada atau tidak ada kursi di DPR, tentu bisa berharap kepada teman-teman di DPR dalam masa sidang besok yang akan dibuka itu tidak boleh berlarut-larut sehingga rakyat itu dalam keragu-raguan dan dalam posisi tidak menentu,” ujar Rio kepada wartawan pada Senin (9/11/2026).
Rio berpandangan bahwa DPR harus segera menindaklanjuti persoalan ini agar isunya tidak berkembang menjadi liar di publik. Menurutnya, lembaga legislatif tersebut perlu mencari jalan keluar yang tegas.
“Sehingga nanti tidak ada lagi isu-isu liar di publik ya. Jadi DPR yang apa yang mempunyai kewenangan dan berfungsi untuk itu tentu kita harapkan tegas untuk mencarikan jalan keluarnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, Partai Hanura pada prinsipnya mendukung agar seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku demi kepentingan bangsa dan negara.
“Kami Hanura tentu mendukung apapun langkahnya demi kebaikan bangsa dan negara. Sekali lagi bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan segalanya,” tegas dia.
Penjelasan Pimpinan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.
Dasco menjelaskan bahwa hingga saat ini proses yang berjalan masih sebatas pembahasan informal lintas fraksi di parlemen. Pembahasan resmi baru akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur setelah masa sidang dibuka.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, banyak masukan telah diterima dari berbagai organisasi masyarakat serta anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi mengenai masalah wakil presiden. Selain itu, DPR masih menantikan salinan resmi dari putusan MA terkait surat keterangan ijazah tersebut.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” tutur Dasco.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: News - Detikcom
