Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan penyedia layanan transportasi daring Lyft atas dugaan diskriminasi berulang terhadap penyandang disabilitas. Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California tersebut menuduh Lyft dan para pengemudinya secara rutin menolak melayani penumpang berkebutuhan khusus.
Dugaan Pelanggaran dan Sanksi Finansial
Dalam berkas gugatannya, pemerintah AS menyebut pengemudi Lyft kerap menolak penumpang yang membawa kursi roda lipat atau didampingi hewan pemandu. Selain penolakan layanan, perusahaan yang berbasis di San Francisco ini juga dituduh mengenakan biaya pembatalan kepada pengguna yang ditolak, serta membebankan tarif lebih tinggi dan biaya tambahan yang tidak perlu kepada penyandang disabilitas.
Atas tindakan yang diperkirakan merugikan ratusan hingga ribuan konsumen tersebut, DOJ menuntut ganti rugi sebesar 53 juta dolar AS. Pemerintah juga meminta pengadilan untuk menjatuhkan sanksi perdata kepada Lyft. Seperti dilaporkan The New York Times, DOJ menilai Lyft gagal memperbarui kebijakan maupun praktiknya guna mencegah diskriminasi, serta tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada para pengemudi dan petugas layanan pelanggan terkait kewajiban hukum federal.
Langkah hukum ini menjadi bagian dari serangkaian tindakan tegas pemerintah AS terhadap perusahaan transportasi daring terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika Serikat (ADA). Menurut laporan Reuters, DOJ tahun lalu menuntut Uber atas pelanggaran serupa dengan tuntutan ganti rugi mencapai 125 juta dolar AS, yang kemudian direspons Uber dengan komitmen memperluas aksesibilitas layanannya.
Tanggapan Lyft dan Rekam Jejak Kasus
Menanggapi gugatan tersebut, pihak Lyft membantah tuduhan diskriminasi dalam platformnya dan menyatakan telah bekerja sama secara penuh dengan Departemen Kehakiman selama proses hukum berlangsung.
“Discrimination has no place in the Lyft community. We have longstanding policies requiring drivers to accommodate riders who travel with service animals or use foldable mobility devices, and drivers who violate these policies face serious consequences, including permanent deactivation,” kata pihak Lyft dalam pernyataan resminya kepada The New York Times.
Kasus ini bukan kali pertama Lyft menghadapi persoalan hukum terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Pada tahun 2020, Lyft pernah menyelesaikan tuduhan serupa setelah pengemudinya menolak melayani pengguna kursi roda dan alat bantu jalan. Saat itu, perusahaan menyetujui penyesuaian kebijakan, membayar ganti rugi ribuan dolar AS kepada empat penumpang, serta membayar denda perdata sebesar 40.000 dolar AS.
