Demokrat Dorong Pengendalian Imigrasi Trump Usai Pemilu Sian

Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat pada Rabu mendesak upaya langsung untuk mengendalikan operasi penegakan imigrasi pemerintahan Donald Trump. Langkah ini diambil setelah pemilu paruh waktu memicu penolakan pemilih terhadap kebijakan pengetatan yang dinilai terlalu keras oleh sang presiden sendiri.

Dorongan Pendekatan Bipartisan

Lebih dari sepekan setelah pemilu paruh waktu, sejumlah politisi Demokrat yang sedang menjabat maupun yang baru terpilih berkumpul di luar Gedung Capitol, Washington. Mereka menyuarakan pentingnya pendekatan bipartisan dalam reformasi imigrasi, meskipun mereka bersiap mengambil alih kendali di kedua kamar legislatif tahun depan.

“Saya memiliki impian dan harapan yang sangat besar untuk reformasi imigrasi. Tetapi saya juga seorang pragmatis. Dan karena kita memiliki – saat kita terus memiliki – Donald Trump di Gedung Putih, dan tanpa mayoritas super di Senat, kita membutuhkan dukungan dari Partai Republik. Jadi reformasi imigrasi komprehensif apa pun harus bersifat bipartisan,” ujar anggota DPR Veronica Escobar, seorang politisi Demokrat asal Texas yang daerah pemilihan mencakup El Paso di perbatasan AS-Meksiko.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh kaum progresif maupun moderat dari Senat dan DPR sebagai bentuk solidaritas. Sejumlah peserta membawa poster bertuliskan desakan jalur hukum bagi imigran jangka panjang. Namun, satu-satunya politisi Republik yang dijadwalkan hadir, Maria Salazar dari Florida, tidak menampakkan diri.

Dampak Kebijakan Pengetatan Trump

Pernyataan ini muncul menyusul kampanye deportasi massal yang agresif oleh Trump dan langkah-langkah keras yang drastis memperlambat perlintasan di perbatasan sejak ia kembali menduduki Gedung Putih pada Januari 2025. Di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat, Joe Biden, tingkat migrasi sempat melonjak tinggi, menjadikan isu ini sebagai topik politik berisiko tinggi bagi kubu Demokrat yang kerap dinilai terlalu lunak.

Masa jabatan kedua Trump juga diwarnai oleh kematian warga negara AS dan imigran akibat agen penegak imigrasi, rekor jumlah tahanan dalam kondisi yang buruk, serta taktik kekerasan di dalam negeri yang membuat banyak pemilih kecewa. Presiden sempat memberikan isyarat untuk membuat kesepakatan dengan Demokrat guna membantu imigran tanpa dokumen yang taat hukum, namun tindakan nyatanya justru berbanding terbalik.

Tidak lama setelah komentar tersebut direkam untuk televisi, Trump menunjuk Stephen Miller sebagai kepala staf baru. Miller dikenal sebagai perancang kebijakan imigrasi nasionalis kulit putih paling drastis dari pemerintahan Trump.

RUU Alternatif dan Langkah Pengawasan

Para pembuat undang-undang menyatakan mereka tidak ingin menunggu hingga tahun depan untuk memperbaiki sistem imigrasi, dan menyoroti dua rancangan undang-undang bipartisan yang ada sebagai titik awal praktis. RUU pertama, yaitu American Dream and Promise Act, berfokus pada penyediaan jalur hukum menuju kartu hijau bagi imigran tanpa dokumen yang dibawa ke AS sejak anak-anak, serta orang-orang dengan perlindungan sementara akibat gejolak di negara asal mereka.

“Kita semua dapat sepakat bahwa sistem imigrasi sedang rusak. Tetapi kita dapat memulai hari ini di jalur untuk membangun fondasi dengan Dream and Promise Act, dan bergerak maju tahun depan ketika kita mengambil alih untuk melakukan lebih banyak reformasi,” kata perwakilan Sylvia Garcia dari Texas.

Selain itu, Dignity Act menjadi satu-satunya RUU reformasi imigrasi komprehensif yang bersifat bipartisan dalam lebih dari satu dekade, dengan dukungan dari tiga puluh lima sponsor Demokrat dan dua puluh Republik. Escobar menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya berencana merombak RUU tersebut dalam beberapa pekan ke depan sebelum diperkenalkan kembali pada sesi legislatif berikutnya.

Sementara itu, perwakilan Henry Cuellar memperkirakan akan memimpin subkomite alokasi keamanan tanah air DPR pada tahun baru dan mengendalikan pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ia menyatakan memiliki daftar batasan untuk mengembalikan peran Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai ke posisi semula sebelum masa jabatan kedua Trump.