Penggunaan Pengenal Wajah Polisi Berisiko Salah Tangkap Warga

Kepolisian berisiko menangkap orang yang tidak bersalah akibat memperlakukan data teknologi pengenal wajah yang tidak akurat sebagai bukti hukum. Sebuah laporan resmi dari lembaga pengawas kepolisian Inggris menemukan bahwa teknologi tersebut masih diwarnai oleh berbagai kesalahan serta bias rasial.

Temuan Laporan Pengawas Kepolisian

Laporan yang diterbitkan pada hari Rabu oleh His Majesty’s Inspectorate of Constabulary menyoroti penggunaan pengenal wajah retrospektif atau *retrospective facial recognition* (RFR). Teknologi ini dinilai kurang kontroversial dibandingkan pengenal wajah langsung yang dipakai secara waktu nyata untuk melacak tersangka di lapangan.

Meskipun teknologi ini dapat membantu memerangi kejahatan, para operator tidak selalu menyadari kewajiban mereka untuk melakukan penyelidikan lanjutan guna memverifikasi data. Sejumlah penyelidik tidak memahami bahwa hasil RFR hanyalah sebatas intelijen dan bukan bukti konkret, sehingga tetap membutuhkan penelusuran tambahan sebelum petugas mengambil tindakan penegakan hukum.

Situasi tersebut memicu risiko kesalahan identifikasi maupun penangkapan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap teknologi itu. Dalam sejumlah kecil kasus, petugas terlalu mengandalkan hasil RFR tanpa melakukan penyelidikan kolaboratif yang memadai, yang berujung pada tindakan investigasi yang tidak tepat.

Masalah Bias Algoritma dan Penyimpanan Data

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa algoritma yang digunakan masih mengandung masalah bias, termasuk kecenderungan lebih tinggi untuk salah menandai warga dari kelompok minoritas etnis sebagai tersangka. Di samping itu, auditor menemukan pengguna kerap mengunggah gambar uji berkualitas buruk atau tidak sesuai, seperti foto buram dan gambar yang memuat banyak wajah, sehingga menurunkan kemampuan sistem dalam memberikan hasil yang andal.

Para inspektur turut menemukan risiko penurunan kepercayaan masyarakat akibat masih disimpannya foto-foto tahanan yang seharusnya sudah dihapus. Menurut laporan itu, regulasi yang berlaku belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi pengenal wajah, serta belum ada kerangka kerja undang-undang yang komprehensif untuk mengatur penggunaannya secara menyeluruh.

Kepala Inspektur Kepolisian Kathryn Stone menyatakan bahwa dukungan publik yang berkelanjutan sangat bergantung pada bukti bahwa teknologi tersebut dipakai dengan benar. Kepolisian wajib menunjukkan adanya pengamanan yang memadai, pengelolaan risiko bias dan retensi data yang efektif, serta keputusan yang tetap berpijak pada penilaian manusia.

Tanggapan Berbagai Pihak

Kalangan pimpinan kepolisian memandang teknologi pengenal wajah sebagai kemajuan besar dalam pemberantasan kejahatan, sementara pihak yang skeptis melihatnya sebagai ancaman bagi kebebasan sipil. Jasleen Chaggar dari lembaga kampanye Big Brother Watch menilai pengungkapan bahwa petugas memperlakukan hasil pengenal wajah sebagai bukti sahih ketimbang skor probabilitas merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan.

Pendekatan tersebut dinilai meningkatkan potensi warga tidak bersalah didatangi polisi untuk ditangkap atas kejahatan di wilayah yang belum pernah mereka kunjungi. Kepolisian juga dinilai tidak mencatat penggunaan RFR mereka, sehingga orang-orang dapat keliru menjadi tersangka tanpa mengetahui alasan tuduhan tersebut.

Ben Russell selaku penanggung jawab pengenal wajah untuk Dewan Kepala Kepolisian Nasional menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menggunakan RFR secara etis, proporsional, dan bertanggung jawab demi menyelidiki kejahatan serta menjaga keamanan komunitas. Sementara itu, Profesor Pete Fussey dari Universitas Southampton yang juga mantan penasihat kepolisian untuk bidang pengenal wajah, menyebutkan bahwa pengawasan manusia yang bermakna terhadap sistem kecerdasan buatan merupakan kewajiban hukum, tetapi laporan tersebut justru menunjukkan contoh penyelidik yang menerima begitu saja saran komputer tanpa pemeriksaan lanjutan.