Pemerintahan Donald Trump mengalami kekalahan di pengadilan banding dalam upaya mereka untuk mengawasi pesan langsung atau direct message LinkedIn dari sejumlah jurnalis secara acak. Hakim memutuskan bahwa langkah tersebut tidak boleh menjangkau banyak sumber rahasia dari para wartawan yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan penyelidikan Departemen Kehakiman atau DOJ.
Permintaan Data yang Terlalu Luas
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah DOJ meminta LinkedIn untuk menyerahkan komunikasi selama 18 bulan dari para wartawan sasaran yang secara bersama-sama menerbitkan lebih dari 1.000 artikel dalam berbagai topik. Permintaan ini tidak hanya terbatas pada jurnalis yang terlibat dalam laporan kontroversial dari sebuah media massa yang disebut Trump membocorkan informasi militer rahasia di luar negeri. Sebagai gantinya, DOJ menerapkan jangkauan yang sangat luas dengan meminta data LinkedIn yang ekstensif dari jurnalis yang mempunyai kemungkinan hubungan apa pun dengan wartawan utama di sekitar waktu laporan tersebut disusun.
Pihak LinkedIn berargumentasi bahwa sebagian besar jurnalis memiliki akun platform tersebut dan mencantumkan informasi kontak mereka guna mendorong sumber-sumber berita untuk terhubung. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa pembiaran terhadap tindakan pemerintah yang melampaui batas tersebut bukan sekadar merugikan wartawan sasaran, melainkan mengancam platform penting tempat jurnalis sering berhubungan dengan narasumber rahasia. Lebih mengkhawatirkannya lagi, pemerintahan Trump mengamankan perintah kerahasiaan yang melarang LinkedIn memberitahu siapa pun mengenai permintaan luas itu selama setahun, membuat para wartawan tidak menyadari hak Konstitusi Amandemen Pertama mereka telah dikompromikan.
Keamanan dan Kebebasan Berpendapat
Menulis putusan bulat dari panel yang terdiri dari tiga hakim, Hakim J. Harvie Wilkinson III menolak permohonan LinkedIn untuk membatalkan perintah tersebut sepenuhnya. Namun, ia memerintahkan pengadilan distrik AS untuk mempersempit cakupan perintah itu secara substansial guna menghindari ancaman serius terhadap kebebasan pers.
Sumber: Ars Technica
