Amerika Serikat ternyata memiliki bank milik pemerintah yang berakar dari gerakan sosialis-populis lebih dari seabad lalu, namun kini mendapat dukungan luas dari Partai Republik. Lembaga keuangan tersebut adalah Bank of North Dakota yang mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun.
Berakar dari Gerakan Sosialis
Bank of North Dakota berdiri pada 1919 usai gerakan Nonpartisan League memegang kendali North Dakota serta menggalakkan kepemilikan publik untuk sektor-sektor krusial, termasuk perbankan. Lebih dari seratus tahun kemudian, institusi itu tetap eksis di wilayah konservatif yang dimenangkan Donald Trump dengan keunggulan melampaui 36 poin persentase pada pemilihan presiden 2024.
Gubernur North Dakota dari Partai Republik, Kelly Armstrong, menyatakan keberadaan bank tersebut merupakan hal yang unik di tengah corak politik daerahnya. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Armstrong bersyukur bank itu masih beroperasi meski meragukan lembaga serupa bakal gampang dibentuk apabila baru diajukan sekarang.
Dukungan serupa disampaikan Senator AS Kevin Cramer dan John Hoeven, serta mantan Gubernur North Dakota Doug Burgum yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri AS. Cramer menyebutkan bank itu dahulu sering dicemooh sebagai eksperimen sosialisme, tetapi sekarang mulai dilirik oleh berbagai kelompok politik.
Bank of North Dakota tidak berfungsi layaknya bank ritel pada umumnya karena bertugas menyimpan dana pemerintah negara bagian serta bermitra dengan bank-bank komunitas untuk menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut mencakup pinjaman pertanian, properti komersial, pendidikan, serta proyek pembangunan ekonomi, di mana keuntungan yang didapat dikembalikan ke kas negara bagian atau dipakai menunjang program ekonomi.
Menyelamatkan Sektor Energi
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menilai lembaganya sebagai instrumen keuangan yang sanggup memberikan manfaat besar apabila dikelola secara tepat. Morgan menambahkan bahwa prinsip utamanya adalah bank dilarang bersaing secara langsung dengan lembaga keuangan lokal.
Peran bank tersebut tampak ketika membantu transaksi penyelamatan Coal Creek Station, yakni pembangkit listrik tenaga batu bara di North Dakota. Pada 2020, pemilik sebelumnya yakni Great River Energy menyatakan pembangkit itu merugi dan berencana menutupnya, sehingga pemerintah negara bagian mendorong pencarian pembeli demi mempertahankan fasilitas yang menopang lapangan kerja serta pasokan listrik.
Bank of North Dakota terlibat dalam skema pembiayaan yang memuluskan penjualan pembangkit beserta jalur transmisinya melalui penerbitan obligasi senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,715 triliun oleh North Dakota Transmission Authority. CEO Rainbow Energy Center, Stacy Tschider, mengatakan perusahaannya tidak akan bisa mewujudkan transaksi itu tanpa bantuan bank.
Menjadi Inspirasi Wilayah Lain
Kinerja positif model North Dakota menginspirasi sejumlah politisi, khususnya dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, untuk mengusulkan pendirian bank publik di daerah lain. New York, Washington, Massachusetts, New Mexico, dan California termasuk wilayah yang pernah mengupayakan atau menjajaki kebijakan serupa guna membiayai infrastruktur, perumahan, dan kebutuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, gagasan ini menuai penolakan dari industri perbankan di mana American Bankers Association menilai bank publik berisiko membebani pembayar pajak dan membuka ruang bagi campur tangan politik dalam keputusan pinjaman. Juru bicara asosiasi tersebut, Josh Britton, menyatakan intervensi politik yang keliru hanya akan merugikan konsumen dan perekonomian.
Morgan berpendapat model tersebut dapat diterapkan di negara bagian lain selama tata kelolanya dirancang dengan baik dan kesehatan bank tetap menjadi prioritas. Pengalaman lebih dari satu abad di North Dakota memperlihatkan bahwa bank milik pemerintah sanggup bertahan di tengah sistem ekonomi yang didominasi sektor swasta asalkan mandat serta batas operasionalnya terjaga.
