Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua ICMI Arif Satria menyatakan dukungannya terhadap aparat kepolisian untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Dukungan Penegakan Hukum dan Imbauan Ketenangan
Menurut Arif, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/1/2026), pihaknya mendukung penuh Polri agar menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, objektif, dan adil tanpa pandang bulu terhadap para tersangka yang melibatkan perwira tinggi kepolisian, seperti dilaporkan detikcom. Arif berharap proses hukum tersebut berjalan berdasarkan bukti serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Selain itu, ICMI mengimbau umat Islam serta seluruh keluarga besar ICMI di berbagai daerah agar tetap tenang dan menjaga suasana yang kondusif. Arif juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun berbagai bentuk provokasi yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut mengajak publik untuk mempercayakan langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto demi menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan negara. Arif menambahkan bahwa persatuan serta keselamatan bangsa harus diletakkan sebagai prioritas utama dan setiap perbedaan pandangan perlu disikapi dengan kedewasaan.
Penetapan Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11), bahwa para tersangka terindikasi menyusup ke perangkat komunikasi kepala negara.
Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya kepada kepala negara, aksi penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Tindakan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah tersebut diduga terjadi sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Menjelang pengungkapan kasus, para tersangka sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 demi mengaburkan perbuatan mereka.
Sumber: News - Detikcom
