Daftar Isi
Komisi Eropa telah mengajukan rancangan undang-undang baru bernama Digital Fairness Act (DFA) yang bertujuan untuk memperketat perlindungan konsumen di dunia maya. Aturan ini dirancang untuk memberikan kendali lebih besar kepada pengguna atas waktu dan uang yang mereka habiskan saat mengakses layanan digital.
Mengatasi Praktik Langganan dan Manipulasi
Salah satu fokus utama dari proposal ini adalah mengatasi praktik langganan yang sering kali menjebak konsumen. Di bawah aturan baru, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pengingat sebelum masa uji coba gratis berakhir dan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mulai menarik biaya langganan. Selain itu, RUU ini akan mempermudah proses pembatalan langganan secara daring serta mewajibkan adanya pengingat sebelum kontrak diperpanjang secara otomatis.
Agustin Reyna, Direktur Jenderal Organisasi Konsumen Eropa (BEUC), menyebut langkah ini sebagai reformasi perlindungan konsumen paling signifikan dalam dua dekade terakhir. Kepada DW, ia menyatakan bahwa proposal ini merupakan titik awal yang baik untuk menangani masalah yang selama ini merugikan konsumen setiap hari.
DFA juga mencakup larangan terhadap taktik pemasaran manipulatif yang dikenal sebagai “dark patterns”. Contohnya adalah klaim palsu mengenai ketersediaan kamar hotel yang tersisa sedikit untuk menekan konsumen agar segera melakukan pemesanan. Untuk pembelian tiket konser, penjual diwajibkan menampilkan harga terkini dan batas harga maksimal yang mungkin dibebankan kepada pembeli selama proses antrean daring.
Membatasi Konten Adiktif dan Iklan
Aturan ini juga menyasar permainan daring yang mendorong pengguna mengeluarkan uang untuk maju ke level berikutnya. Anak-anak nantinya tidak akan lagi diizinkan melakukan pembayaran untuk menang atau mencapai level baru dalam permainan. Selain itu, pemasaran dan iklan yang dipersonalisasi harus ditandai dengan jelas dan dibatasi aksesnya bagi anak-anak.
Uni Eropa juga berencana memberikan opsi kepada konsumen untuk mematikan fitur yang memicu perilaku “doomscrolling”, seperti pemutaran video otomatis yang terus-menerus. Langkah ini diambil agar aplikasi dan situs web menjadi kurang adiktif bagi penggunanya.
Perdebatan Antara Perlindungan dan Inovasi
Rencana ini menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Kelompok industri seperti Video Games Europe dan European Games Developer Federation menilai proposal tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak proporsional. Mereka berpendapat bahwa larangan fitur berbayar dalam gim terlalu luas dan dapat mencakup hampir semua transaksi dalam permainan.
Namun, Christoph Busch, akademisi hukum konsumen dari Universitas Osnabrück, Jerman, menepis argumen tersebut. Ia berpendapat bahwa jika model bisnis sebuah perusahaan didasarkan pada desain yang adiktif, maka model bisnis tersebut perlu ditinjau kembali. Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan inovasi industri.
Di sisi lain, Catalina Goanta, profesor hukum privat dan teknologi di Universitas Utrecht, memperingatkan risiko regulasi yang berlebihan. Ia berpendapat bahwa banyak masalah konsumen saat ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan penegakan aturan yang sudah ada secara lebih efektif, alih-alih menambah aturan baru yang bisa menghambat bisnis daring skala kecil.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Agustin Reyna dari BEUC menegaskan bahwa aturan ini justru akan menyederhanakan regulasi. Menurutnya, perusahaan kini hanya perlu mematuhi satu aturan yang berlaku di seluruh Uni Eropa, alih-alih harus menyesuaikan diri dengan 27 regulasi yang berbeda di tiap negara anggota. Perusahaan yang melanggar aturan ini nantinya terancam denda hingga enam persen dari pendapatan tahunan global mereka.
Saat ini, rancangan undang-undang tersebut harus disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa sebelum dapat diadopsi secara resmi. Para ahli memprediksi proses pembahasan ini akan berlangsung alot, mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai perlunya deregulasi untuk memperkuat daya saing Eropa.
