Andy Burnham Hadapi Tantangan Reformasi Kesejahteraan Inggris

Perdana Menteri Andy Burnham kini menghadapi tantangan politik terkait rencana reformasi kesejahteraan yang berpotensi memicu perpecahan di internal Partai Buruh. Burnham berkomitmen untuk menekan anggaran kesejahteraan, namun ia menyadari risiko besar yang mengintai setelah melihat bagaimana pemberontakan serupa tahun lalu mengguncang otoritas pendahulunya di Downing Street.

Tinjauan Alan Milburn dan Potensi Pemotongan Tunjangan

Mantan menteri kabinet era New Labour, Alan Milburn, dijadwalkan merilis tinjauan mengenai upaya mengurangi jumlah anak muda yang tidak bekerja, menempuh pendidikan, atau mengikuti pelatihan (Neets), yang saat ini mencapai hampir satu juta orang. Dalam wawancara dengan The Times, Milburn mengonfirmasi rencananya untuk merekomendasikan pemotongan tunjangan bagi sebagian kelompok usia 16-24 tahun yang saat ini menerima Personal Independence Payment (Pip) atau pembayaran terkait kesehatan dalam Universal Credit.

Tahun lalu, Sir Keir Starmer menghadapi ancaman dari 120 anggota parlemennya sendiri terkait reformasi serupa. Untuk meredam gejolak, ia terpaksa menjamin bahwa penerima manfaat Pip yang ada tidak akan dirugikan. Meskipun demikian, 49 anggota parlemen tetap memberikan suara menentang pemerintah.

Dukungan Internal dan Pendekatan Berbeda

Meski isu pemotongan tunjangan biasanya memicu ketegangan di Partai Buruh, suasana saat ini dinilai lebih tenang. Dua organisator utama pemberontakan tahun lalu, Louise Haigh dan Anneliese Midgeley, kini berada di pihak pemerintah. Selain itu, Meg Hillier, anggota parlemen yang memimpin pemberontakan sebelumnya, menyatakan keinginannya untuk memberikan dukungan terhadap proposal Milburn.

Terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan kali ini dibandingkan upaya sebelumnya. Reformasi ini tidak dipresentasikan sebagai langkah pemotongan biaya jangka pendek, melainkan investasi awal untuk mendukung kaum muda dengan target penghematan bersih dalam jangka waktu satu dekade. Selain itu, pemotongan tunjangan kali ini dibatasi hanya untuk kelompok usia di bawah 25 tahun, yang mencakup sekitar 11 persen dari total penerima Pip.

Sejumlah menteri pemerintah yang sebelumnya skeptis terhadap rencana Rachel Reeves dan Liz Kendall kini menyatakan dukungan, selama ada jaminan dukungan bagi kaum muda, termasuk ketersediaan pekerjaan dan pelatihan. Milburn bahkan mengusulkan adanya pembayaran tambahan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu bekerja, serta tunjangan tambahan bagi penyandang disabilitas muda yang kehilangan akses ke Pip.

Tanggapan Anggota Parlemen

Meskipun ada dukungan, beberapa anggota parlemen tetap berhati-hati. Anggota parlemen dari York, Rachael Maskell, menekankan pentingnya melihat detail proposal secara menyeluruh agar tidak menimbulkan stres bagi kaum muda. Ia khawatir pemotongan Pip bagi penyandang disabilitas justru akan menghambat mereka untuk tetap bekerja.

Sementara itu, anggota parlemen dari Stroud, Simon Opher, menilai solusi Milburn kredibel namun menegaskan bahwa pemotongan tunjangan harus menjadi pilihan terakhir. Di sisi lain, penolakan tetap muncul dari beberapa pihak. Anggota parlemen Bell Ribiero-Addy menyatakan keraguannya untuk mendukung pemotongan tersebut, dengan alasan bahwa tunjangan Pip justru membantu penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Brian Leishman juga menyampaikan kepada BBC bahwa ia tidak dapat mendukung pemotongan tunjangan di tengah krisis biaya hidup saat ini.

Meskipun pemberontakan internal diprediksi akan terjadi jika Burnham menerima rekomendasi Milburn, skala perlawanan tersebut diperkirakan tidak akan sebesar atau seberbahaya krisis politik yang dialami pemerintahan sebelumnya.