Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/11). Langkah ini diambil hanya sehari setelah lebih dari seratus anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran.
Tanggapan PDIP Sumatera Utara
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri tersebut merupakan siasat untuk menghindari proses pemakzulan. Menurutnya, proses HMP di DPR harus tetap dilanjutkan hingga mencapai Sidang Istimewa MPR agar status Gibran bukan mengundurkan diri, melainkan diberhentikan.
Sutrisno menyatakan bahwa pengunduran diri adalah hak konstitusional, namun harus disertai alasan yang rinci dan jelas bagi publik. Ia menyoroti keterkaitan pengunduran diri ini dengan fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketiadaan dokumen ijazah SMA serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sahnya surat keterangan pengganti ijazah milik Gibran.
“Jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendaftaran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius,” ujar Sutrisno kepada wartawan, Kamis siang.
Ia menambahkan, karena pengunduran diri ini didasari persoalan hukum dan bukan karena sakit atau berhalangan tetap, maka Gibran harus segera melepas seluruh fasilitas jabatan, termasuk kendaraan dinas berplat nomor RI 2 dan rumah jabatan.
Pembatalan Rapat Paripurna DPR
Menyusul penyerahan surat pengunduran diri tersebut, DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya digelar pada Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut awalnya dijadwalkan untuk membahas pengumuman usul penggunaan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Pembatalan diputuskan melalui Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah pada hari yang sama. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa telah mengonfirmasi rencana agenda rapat tersebut. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat, tercatat telah menandatangani dokumen HMP tersebut.
Polemik ini bermula dari putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah setara SMA milik Gibran. Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi MA untuk mengabulkan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen telah membatalkan surat keterangan tersebut per 11 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya secara langsung saat menyerahkan surat tersebut. Muzani menyebut pihaknya belum membuka isi surat tersebut dan akan membukanya bersama pimpinan MPR lainnya.
