Pemerintah memastikan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 akan dilakukan melalui rekening bank dan tidak lagi mengandalkan kantor pos seperti tahun sebelumnya. Kebijakan ini mengikuti arahan Presiden agar seluruh masyarakat penerima bantuan memiliki rekening perbankan.
Aturan Penyaluran BSU 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penyaluran BSU pada dasarnya dijalankan melalui transfer ke rekening penerima. Pada tahun sebelumnya, penyaluran via kantor pos disediakan sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum mempunyai rekening bank.
Menurut Airlangga, arahan kepala negara tahun ini mewajibkan seluruh penerima bantuan memiliki rekening bank. Dengan kebijakan tersebut, ia memperkirakan seluruh proses penyaluran bantuan subsidi upah akan tersalurkan langsung melalui sistem perbankan.
Perubahan mekanisme ini bertujuan memperluas kepemilikan rekening di tengah masyarakat. Meski demikian, rincian teknis penyaluran seperti bank penyalur, syarat penerima, hingga jadwal pencairan masih menunggu keterangan lanjutan dari kementerian terkait.
Ketentuan Besaran dan Jadwal Bantuan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah mengatur ketentuan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama jangka waktu tiga bulan. Aturan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, bantuan tersebut ditujukan bagi para pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Para pekerja tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan program tersebut.
Bantuan total sebesar Rp900.000 itu dibayarkan secara sekaligus. Berdasarkan siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026), pencairan bantuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
