Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yakni PT BPR Sejahteraartha Sembada, PT BPR Mitra Rakyat Riau, PT BPR Mitradana Madani, dan PT BPR Arthaguna Mandiri. Berdasarkan persetujuan tersebut, keempat bank melebur ke dalam PT BPR Arthaguna Mandiri yang bertindak sebagai entitas penerima penggabungan.
Tujuan Konsolidasi dan Penguatan Usaha
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyatakan bahwa langkah konsolidasi ini bertujuan untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan, bukan sekadar memperbesar skala usaha.
“Konsolidasi BPR bukan semata-mata untuk membentuk skala usaha yang lebih besar, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan,” kata Darwisman dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Melalui penggabungan ini, BPR Arthaguna Mandiri ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta mengoptimalkan penyaluran pembiayaan. Selain itu, penguatan juga mencakup perbaikan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan agar siap menghadapi persaingan industri jasa keuangan.
Darwisman menambahkan, langkah ini penting untuk memperkokoh fundamental industri BPR dari sisi kapasitas usaha dan permodalan. Dengan struktur yang solid, BPR diharapkan dapat mendongkrak kualitas pelayanan sekaligus memperluas jangkauan kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan.
Dukungan bagi Sektor UMKM dan Pengawasan OJK
OJK menaruh harapan besar agar hasil merger ini mampu meningkatkan kontribusi BPR terhadap pembiayaan sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Fondasi yang kokoh juga diyakini dapat memperluas akses keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Kendati penggabungan telah sah dilakukan, OJK berkomitmen untuk terus membina serta mengawasi proses integrasi agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan tersebut penting guna melindungi kepentingan nasabah dan memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga selama masa penyesuaian.
Manajemen BPR Arthaguna Mandiri juga diminta untuk memastikan bahwa aksi korporasi ini menghasilkan sinergi yang nyata dan bukan sekadar administratif. Sinergi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia, operasional, tata kelola, hingga penguatan teknologi.
Persetujuan resmi merger empat BPR ini tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-50/D.03/2026 yang dikeluarkan pada 2 Juli 2026. Dokumen keputusan tersebut telah diserahkan tanggal 13 Juli 2026 di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, dengan penggabungan yang efektif berlaku sejak 10 Agustus 2026.
