Staf Akademik Cornell Tolak Kepemimpinan Terkait Kasus Pemerkosaan

Para staf akademik di Cornell University menyetujui mosi tidak percaya terhadap pimpinan universitas terkait penanganan dugaan krisis kekerasan seksual di lingkungan kampus. Langkah ini diambil menyusul laporan dari seorang mantan mahasiswi yang mengaku menjadi korban pemerkosaan bergilir.

Hasil Pemungutan Suara dan Sasarannya

Pemungutan suara yang berlangsung pada hari Jumat (waktu setempat) tersebut berhasil lolos dengan perolehan 75 suara mendukung dan 50 suara menolak. Meskipun demikian, hasil keputusan ini bersifat simbolis mengingat senat fakultas tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan para pimpinan universitas.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa senat fakultas yang mewakili staf akademik tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan administrasi pusat dalam mengatasi krisis kekerasan seksual yang sedang berlangsung di universitas tersebut. Keputusan ini tidak menyertakan rekomendasi khusus ataupun penjelasan rinci mengenai kesalahan pihak administrator dalam menanggapi tuduhan tersebut.

Mosi tidak percaya ini menjadi bentuk teguran keras terhadap para pimpinan universitas, termasuk Presiden Michael Kotlikoff. Kotlikoff sendiri dituding telah mempertanyakan alasan korban mengapa ia menunggu hingga beberapa minggu sebelum melaporkan insiden tersebut. Pihak institusi Ivy League yang berlokasi di upstate New York itu menyatakan bahwa versi cerita mahasiswi mengenai reaksi Kotlikoff tersebut tidak benar.

Tanggapan Pihak Korban dan Dewan Pengurus

Pengacara korban yang bernama Thomas Giuffra menyampaikan pandangannya terkait hasil pemungutan suara tersebut melalui sebuah pernyataan resmi. Ia menyatakan bahwa senat fakultas mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia secara matang.

Thomas Giuffra menambahkan bahwa pihaknya menaruh harapan besar agar langkah ini menjadi kemajuan dalam mengedukasi serta mendukung komunitas kampus dengan mengatasi masalah kekerasan seksual. Sementara itu, dewan pengurus universitas yang memiliki kewenangan untuk memecat Kotlikoff menegaskan tetap menaruh keyakinan penuh terhadap kepemimpinan presiden tersebut beserta jajarannya.

Ketua dewan pengurus Anne Meinig Smalling menyampaikan bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada rekam jejak administrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit. Ia juga menambahkan bahwa mosi tidak percaya tersebut mencerminkan kemarahan mendalam di lingkungan kampus serta memberikan sinyal bahwa kejadian yang menimpa korban tidak dapat diterima.

Investigasi dan Langkah Penanganan Kampus

Gelombang protes terhadap pihak universitas meningkat tajam sejak korban mendaftarkan gugatan hukumnya pada bulan September. Korban sempat melaporkan dugaan pemerkosaan tersebut kepada kepolisian kampus sesaat setelah kejadian, namun jaksa penuntut setempat pada saat itu memutuskan untuk tidak menuntut secara pidana.

Tujuh orang terlapor yang dihubungi oleh mitra AS BBC, CBS, semuanya membantah melakukan kesalahan dan tidak satupun dari mereka yang menghadapi dakwaan kejahatan. Setelah sempat membela langkah-langkah penegakan disiplin yang diambil sebelumnya, pihak universitas akhirnya mengakui adanya kekurangan dalam penanganan kasus tersebut dan menunjuk mantan jaksa agung untuk melakukan audit independen.

Universitas juga mengumumkan sejumlah kebijakan baru untuk mengatasi kekerasan seksual, yang mencakup pembatalan berbagai acara pesta persaudaraan mahasiswa atau fraternity. Di sisi lain, jajaran jaksa penuntut negara bagian New York di bawah pimpinan Jaksa Agung Letitia James sedang menjalankan penyelidikan mandiri guna menentukan ada tidaknya unsur pidana.

Gubernur New York Kathy Hochul sebelumnya mengumumkan bahwa kepolisian negara bagian akan mengambil alih penyelidikan atas setiap laporan pelanggaran seksual di masa mendatang yang terjadi di universitas tersebut.