PM Mark Carney Menuai Pujian Internasional Lewat Kebijakannya

Perdana Menteri Kanada Mark Carney dipuji secara internasional berkat pidatonya di Davos yang membahas konfigurasi ulang kekuasaan di bawah bayang-bayang Donald Trump. Namun di dalam negeri, ia justru dituding mencaplok kekuasaan dan memangkas berbagai undang-undang perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, serta hak buruh demi agenda ekonominya.

Pemusatan Kekuasaan Lewat Undang-Undang Baru

Pemerintah memperkenalkan rancangan undang-undang omnibus setebal 250 halaman bernama Building Canada Strong Act atau RUU C-39 pada 21 September melalui Menteri Transportasi dan Pemimpin DPR Steven MacKinnon. RUU tersebut memperluas ketentuan penetapan proyek kepentingan nasional menjadi wilayah kepentingan nasional, yang berpotensi membebaskan wilayah luas di Kanada dari perlindungan lingkungan serta hak-hak buruh dan masyarakat adat. Wilayah geografis tersebut dapat diberikan status khusus oleh para menteri federal, sehingga memangkas kedaulatan parlemen dan mengabaikan pejabat daerah yang terpilih.

Dewan peninjau lingkungan independen juga ditiadakan, di mana pengambilan keputusan untuk infrastruktur besar seperti pipa, fasilitas nuklir, dan jalan raya dialihkan langsung kepada badan-badan yang mempromosikan sektor tersebut. Regulator Energi Kanada kini menilai langsung proyek energi, sementara Komisi Keselamatan Nuklir Kanada menyetujui proyek nuklir atau uranium secara langsung. Persetujuan kabinet juga telah dihapus untuk sebagian besar pipa minyak di bawah kerangka kerja yang diubah tersebut.

Perubahan aturan ini muncul menyusul lobi dari industri minyak dan gas yang menginginkan percepatan peninjauan proyek bahan bakar fosil. Kampanye tekanan publik dari para pemimpin eksekutif 14 perusahaan sebelumnya mendesak perdana menteri untuk membatalkan kebijakan iklim mantan perdana menteri Justin Trudeau.

Dampak Terhadap Hak Masyarakat Adat dan Buruh

RUU baru tersebut secara eksplisit memasukkan kewenangan untuk mengakhiri aksi mogok kerja yang sah ke dalam Kode Ketenagakerjaan Kanada. Bagi masyarakat adat, kemunduran perlindungan hukum ini dinilai sangat besar setelah mereka berjuang selama berpuluh-puluh tahun untuk mengukuhkan hak konsultasi atas pembangunan di tanah mereka. Dengan proyek yang dipercepat dan jaminan tenggat waktu keputusan satu tahun bagi industri, masyarakat adat harus menentukan seluruh dampak kumulatif pada tahap awal asesmen. Hal tersebut dikhawatirkan menghilangkan kesempatan mereka dalam memengaruhi arah proyek mengingat proses penilaian dampak yang biasanya membutuhkan waktu dan biaya besar.

Rangkaian kebijakan ini hadir menyusul KTT Investasi Kanada yang diselenggarakan oleh Carney di Toronto pada September lalu. Dokumen KTT yang bocor menampilkan 167 proyek yang ditawarkan kepada para pengelola dana swasta dan kekayaan negara, termasuk pusat data kecerdasan buatan, bandara publik, manufaktur pertahanan, serta berbagai proyek energi dan pertambangan.

Insentif Pajak dan Subsidi untuk Korporasi

Carney mengeklaim KTT tersebut menghasilkan komitmen investasi asing baru senilai lebih dari 500 miliar dolar di Kanada. Sehari setelah KTT itu, Carney memperkenalkan Pengurangan Mega Produktivitas yang memungkinkan dunia usaha untuk segera mengurangi biaya berbagai aset yang lebih luas seperti pipa, properti pertambangan, pesawat, dan jembatan. Tarif pajak efektif turun dari 13 persen menjadi 6,4 persen yang merupakan angka terendah di antara ekonomi utama termasuk Amerika Serikat.

Pemerintah juga menjanjikan distribusi subsidi federal senilai 280 miliar dolar kepada industri melalui keringanan pajak dan pengalihan risiko dari modal ke pembayar pajak. Dana tersebut disalurkan lewat kredit serta pinjaman murah dari Dana Pertumbuhan Kanada, Bank Infrastruktur Kanada, dan Ekspor Pembangunan Kanada. Meskipun Carney memiliki tingkat popularitas yang tinggi, masyarakat Kanada mulai menyadari agenda elitis tersebut yang dinilai mengancam kelangsungan negara dan warganya.