Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, memperjuangkan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan hunian yang layak dengan menyampaikan usulan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terkait tempat tinggal yang aman dan sehat.
Penyampaian Aspirasi dan Target Program
Menurut Akbar, persoalan rumah tidak layak huni merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kualitas hidup serta kesejahteraan sebuah keluarga. Ia menilai bahwa aspirasi warga tersebut harus diperjuangkan agar masuk ke dalam kebijakan serta program nyata dari Kementerian PKP.
“Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, aspirasi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak harus kita perjuangkan agar mendapatkan perhatian pemerintah. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan untuk tinggal di hunian yang aman dan sehat,” ujar Akbar, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan data Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program rehabilitasi rumah bagi warga di Sulawesi Tengah saat ini sedang memasuki tahap pembangunan di empat wilayah. Rinciannya mencakup 1.000 unit rumah di Kabupaten Toli-Toli, 500 unit di Kabupaten Buol, 1.032 unit di Kabupaten Parigi Moutong, dan 200 unit di Kota Palu. Total sebanyak 2.732 rumah tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Dampak dan Koordinasi Pemerintah
Akbar menjelaskan bahwa masalah RTLH tidak sekadar menyangkut fisik bangunan saja, melainkan turut berkaitan dengan faktor kesehatan, keselamatan, pendidikan, hingga kesejahteraan keluarga. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan diyakini dapat memengaruhi kualitas hidup para penghuninya, khususnya anak-anak, golongan lanjut usia, serta kelompok rentan.
Guna memaksimalkan program tersebut, Akbar menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait supaya bantuan perumahan bisa tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar proses pendataan calon penerima manfaat dijalankan secara akurat dan transparan.
“Perjuangan aspirasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar masuk dalam perhatian dan program pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor pembangunan perumahan rakyat wajib menjadi bagian penting dalam agenda pemerataan kesejahteraan agar masyarakat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tengah, memperoleh kesempatan setara dalam mengakses hunian layak dan terjangkau.
“Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak dapat memperoleh bantuan. Ini bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan keadilan sosial,” ucapnya.
Menutup keterangannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas dukungan terhadap usulan warga mengenai bantuan perumahan tersebut serta berjanji akan terus mengawal agar program pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sumber: News - Detikcom








