Daftar Isi
Para penyelenggara unjuk rasa kaum muda di Jerman menargetkan lebih dari 170.000 orang akan berpartisipasi dalam aksi protes yang digelar di sekitar 34 kota. Gelombang demonstrasi ini digalang oleh inisiatif pemuda “Gen Z regelt” melalui kampanye media sosial untuk menuntut tambahan dana pendidikan, penurunan biaya hidup, keadilan sosial, dan perlindungan iklim yang lebih kuat.
Tuntutan Utama dan Penolakan Narasi Kekerasan
Selain masalah pendidikan dan iklim, para demonstran juga menolak kemungkinan pemberlakuan kembali wajib militer di Jerman. Aksi ini terinspirasi dari langkah kaum muda di negara-negara Eropa lain seperti Prancis yang memperjuangkan hak-hak mereka. Juru bicara “Gen Z regelt”, Veronika Dinter, kepada Deutschlandfunk mengecam media yang dianggap memicu ketakutan akan kekerasan untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan inti mereka. Dinter menegaskan bahwa kelompoknya menyerukan aksi damai dan menyayangkan sikap badan perwakilan siswa nasional Jerman yang menjaga jarak dari aksi tersebut karena alasan struktur organisasi yang tidak jelas.
Aturan Hukum Unjuk Rasa di Jerman
Berdasarkan konstitusi Jerman, setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk berkumpul di ruang publik selama kegiatan tersebut berlangsung damai dan tanpa senjata. Meskipun demikian, sejumlah negara bagian memiliki undang-undang perkumpulan tersendiri yang mencakup pembatasan tambahan, seperti larangan berunjuk rasa di jalan tol di wilayah North Rhine-Westphalia. Berdasarkan hukum federal, penyelenggara wajib memberitahukan rencana aksi kepada otoritas lokal selambat-lambatnya 48 jam sebelum undangan terbuka disebarkan agar pihak berwenang dapat menyiapkan langkah-langkah pengamanan serta pengaturan lalu lintas.
Respons Tokoh Politik dan Kekhawatiran Keamanan
Otoritas keamanan menyatakan tidak menemukan bukti adanya rencana kekerasan, namun Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah politisi konservatif dari Partai Demokrat Kristen (CDU) pimpinan Kanselir Friedrich Merz memperingatkan potensi penyusupan oleh kelompok ekstremis. Di sisi lain, beberapa politisi memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut, termasuk Ketua Fraksi Partai Hijau di parlemen Katharina Dröge yang menyebut kaum muda benar-benar marah karena pemerintah federal tidak cukup serius mendengarkan keinginan mereka, serta pemimpin Partai Kiri Luigi Pantisano yang menilai aksi ini tepat waktu di tengah rencana reformasi sistem perawatan dan pensiun pemerintah.
Sementara itu, negara tetangga Prancis juga bersiap menghadapi gelombang unjuk rasa baru dengan mengerahkan sekitar 70.000 petugas kepolisian guna mengawasi sekitar 150 aksi protes setelah kerusuhan dan penjarahan sempat mewarnai demonstrasi sebelumnya pada tanggal 17 Oktober.
