Pemerintah Vietnam memutuskan untuk menarik usulan yang memperbolehkan remaja berusia 15 hingga 17 tahun menjadi pendonor organ tubuh seusai kematian mereka. Langkah pembatalan ini diambil menyusul gelombang kritik keras dari masyarakat di negara dengan praktik transplantasi organ dari pendonor meninggal yang masih sangat terbatas tersebut.
Kondisi Transplantasi dan Revisi Undang-Undang
Seperti dilaporkan AFP pada Selasa (3/11/2026), mengutip media pemerintah, Vietnam memulai prosedur transplantasi ginjal pertama pada tahun 1992 dan saat ini mencatat jumlah pelaksanaan transplantasi tahunan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Kendati demikian, sebagian besar tindakan transplantasi di negara tersebut masih bertumpu pada pendonor yang masih hidup. Situasi ini berbeda dengan kebanyakan negara lain yang lazim memanfaatkan organ dari pendonor yang telah meninggal dunia guna memperluas ketersediaan organ.
Para pejabat pemerintah menyampaikan bahwa mereka sedang berupaya memperbarui undang-undang donor organ dan jaringan tubuh yang disahkan pada tahun 2006. Tujuannya adalah mendongkrak jumlah transplantasi penyelamat nyawa sembari tetap menjamin perlindungan bagi para pendonor.
Kontroversi Draf dan Kritik Publik
Bulan lalu, sebuah draf yang diajukan ke Majelis Nasional sempat mencantumkan usulan agar remaja berumur 15 sampai 17 tahun diizinkan mendonorkan jaringan, organ, atau tubuh setelah meninggal dunia, dengan syarat mengantongi izin dari orang tua atau wali sah.
Namun, draf revisi tersebut akhirnya menghapus aturan mengenai pendonor di bawah usia 18 tahun setelah memicu kecaman di ruang publik maya. Pemerintah menyatakan telah menerima masukan dari para anggota parlemen bahwa hak mendonor organ hanya layak diberikan kepada individu yang telah dewasa secara hukum.
Meskipun ruang perbedaan pendapat sangat dibatasi di negara komunis tersebut, protes publik menyoroti kekhawatiran apakah izin dari orang tua benar-benar sanggup melindungi anak dari potensi tekanan maupun eksploitasi.
Gelombang kritik juga mengarah pada survei bulan Oktober yang melibatkan anak-anak sekolah, bahkan yang baru berusia tujuh tahun, guna menjaring aspirasi terkait rancangan undang-undang itu.
Berdasarkan laporan media pemerintah Tuoi Tre News, jajak pendapat itu memunculkan keraguan apakah anak di bawah umur memiliki kapasitas untuk memahami persoalan medis, hukum, serta etika yang rumit.
Tuoi Tre menulis bahwa ketentuan yang memperbolehkan anak di bawah umur terdaftar sebagai pendonor organ pascakematian telah menimbulkan kontroversi hebat serta perdebatan di tengah masyarakat.
“Dengan mempertimbangkan kekhawatiran tersebut, pemerintah telah merevisi draf tersebut” dan menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi individu yang ingin mendonorkan organ tubuhnya, papar media tersebut.
Pada bulan lalu, anggota Majelis Nasional Pham Khanh Phong Lan secara terbuka meminta rekan-rekan sesama legislator untuk menolak usulan kontroversial tersebut. “Anda tidak bisa mengorbankan satu anak untuk menyelamatkan anak yang lain,” tegasnya.
Sentimen serupa diungkapkan oleh seorang warganet di platform Threads yang menuliskan bahwa kekuatan pengawasan publik telah membuahkan hasil. “Sungguh melegakan melihat usulan ini ditolak,” tulis pengguna tersebut.
Meskipun demikian, draf undang-undang yang telah diperbarui itu tetap memberikan izin bagi anak di bawah umur yang masih hidup untuk mendonorkan jaringan yang mampu beregenerasi, seperti sel punca atau sumsum tulang, kepada kerabat keluarga apabila tidak ada pendonor dewasa yang cocok.
Pelaksanaan prosedur tersebut nantinya wajib melalui serangkaian penilaian kesehatan, sesi konseling, serta persetujuan resmi dari sang anak maupun perwakilan hukumnya. Rancangan undang-undang ini dijadwalkan untuk disahkan pada bulan ini.
Sumber: News - Detikcom
