Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak jajaran kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah mematok target agar seluruh agenda pemulihan yang bisa dikerjakan pada 2026 dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada 31 Desember tahun tersebut.
Koordinasi Percepatan Pemulihan
Tito yang juga memegang posisi sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan arahan itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. Pertemuan tersebut membahas evaluasi percepatan pemulihan di tiga wilayah terdampak dan bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa (27/10). Rapat dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono.
Tito memaparkan, penanganan bencana telah melalui fase tanggap darurat yang memprioritaskan evakuasi, penanganan korban, serta penyelamatan jiwa. Tahapan itu berlanjut ke masa transisi darurat sebelum akhirnya masuk ke ranah rehabilitasi dan rekonstruksi. Sewaktu fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kekuatan nasional yang mencakup TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, hingga pemerintah daerah.
Menurut Tito kepada CNN Indonesia, Presiden telah menggelontorkan anggaran awal belanja tidak terduga tambahan senilai Rp268 miliar ketika tanggap darurat. Selanjutnya pada masa transisi, Presiden membentuk Satgas dengan susunan pengurus yang melibatkan Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah, seluruh Menko sebagai anggota, serta Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan.
Pemulihan Fasilitas Umum dan Pendidikan
Memasuki fase pemulihan, aktivitas pemerintahan di daerah terdampak mulai berangsur normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat mengalami gangguan parah. Berbagai layanan dasar seperti aliran listrik, bahan bakar minyak, LPG, dan jaringan internet relatif kembali pulih, sementara rumah sakit umum serta puskesmas sudah beroperasi. Kendati demikian, masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang mengalami kerusakan atau hilang dan memerlukan penanganan lanjutan.
Sektor pendidikan turut menjadi fokus pemulihan dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak. Tercatat ada 99 sekolah yang masih harus menggelar kegiatan belajar di ruang kelas darurat. Penanganan fasilitas pendidikan ini dikawal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Tito memberikan apresiasi atas peran aktif TNI AD dan Polri yang membangun kembali ratusan jembatan rusak guna memulihkan konektivitas warga. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, TNI AD telah membangun ratusan jembatan melalui satuan tugas khusus, sementara pihak kepolisian mendirikan lebih dari 120 jembatan.
Tantangan Cuaca dan Percepatan Anggaran
Kendati proses pemulihan berjalan, pemerintah masih menemui kendala berupa curah hujan tinggi yang memicu banjir serta longsor susulan di beberapa lokasi. Situasi tersebut menambah tantangan dalam memulihkan akses transportasi maupun kegiatan harian masyarakat. Oleh sebab itu, Tito mengimbau kementerian dan lembaga pemegang alokasi anggaran untuk mempercepat eksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pekerjaan perbaikan infrastruktur seperti sekolah, rumah penduduk, jalan, jembatan, hingga sarana penunjang ekonomi warga perlu dikebut agar dampaknya lekas dirasakan. Tito menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi pusat sekaligus mendorong pemda memaksimalkan dana yang ada demi akselerasi pemulihan.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” ujar Tito.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lain.
