Daftar Isi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menilai polemik ijazah dirinya serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sebuah operasi politik. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyatakan bahwa pandangan tersebut sangat sulit untuk tidak dibenarkan seperti dilaporkan detikcom pada Sabtu (24/10/2026) di Bogor.
Pertanyakan Waktu Kemunculan Isu dan Putusan
Ahmad Ali menyoroti kejanggalan mengapa persoalan tersebut baru diangkat kembali setelah pemerintahan berjalan selama dua tahun. Ia juga menyinggung aspek hukum dan legalitas pihak yang melayangkan gugatan terhadap hasil pemilihan umum yang telah melewati masa tenggangnya.
“Kedua, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan. Kan selalu pertanyaannya Mahkamah itu, ‘Kau dirugikannya apa?’ Iya kan? Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang sedang melakukan apa, atraksi politik,” ujar Ahmad Ali.
Bahas Sistem Pendidikan Luar Negeri
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali turut membahas substansi amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan logika hukum yang menganggap Gibran tidak memiliki ijazah akibat perbedaan sistem pendidikan di luar negeri.
“Pertanyaannya, apakah kita mau kini mengatakan bahwa sistem apa, pendidikan di Singapura itu tidak tidak berintegritas? Apakah pendidikan Indonesia jauh lebih berintegritas daripada pendidikan di luar Indonesia? Ah, saya tidak juga ya,” tutur Ahmad Ali.
“Perasaan saya di Indonesia ini banyak ijazah palsu kayak semacamnya. Di Singapura kayaknya kita tidak pernah menemukan ijazah-ijazah palsu. Ya seperti itu. Artinya, Mas Gibran itu memenuhi syarat untuk masuk di universitas. Entah apa pun penyebutannya di sana. Karena di sana tidak ada ijazah, entah apapun penyebutannya tapi dia memenuhi syarat untuk masuk di universitas,” imbuhnya.
Pernyataan Awal Jokowi
Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan bahwa polemik mengenai keaslian ijazah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk operasi politik yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Jokowi, terdapat penunggang gelap di balik keramaian isu tersebut.
“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi seperti dilansir detikJateng, Jumat (16/10/2026).
Jokowi menambahkan bahwa dirinya menyikapi situasi tersebut secara biasa saja. Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan bahwa polemik tersebut sengaja dihembuskan untuk mengalihkan isu lain serta menurunkan tingkat reputasi politik dirinya bersama Gibran.
Sumber: News - Detikcom
