Aksi unjuk rasa yang melanda Eropa dijadwalkan meluas ke Jerman dan kembali membara di Prancis pada Sabtu. Pihak kepolisian dikerahkan guna mencegah potensi kerusuhan dan penjarahan di sela-sela demonstrasi yang diharapkan berlangsung damai.
Protes Gen Z di Jerman
Di Jerman, aliansi kelompok bernama Gen Z regelt mengajak massa untuk turun ke jalan di lebih dari 30 kota. Mereka menuntut penambahan anggaran untuk sekolah, perlindungan iklim, perumahan, serta menolak rencana pengembalian wajib militer.
Alexander Throm dari kelompok parlementer CDU yang berkuasa menyatakan dalam surat kabar Handelsblatt bahwa suasana seperti di Prancis harus dicegah. Sebaliknya, Felix Banaszak dari partai oposisi Hijau memperingatkan agar tidak mencurigai protes kaum muda tersebut secara sepihak.
Kepala Kepolisian Berlin, Barbara Slowik Meisel, mengerahkan tambahan 1.500 personel di ibu kota. Sekitar 10.000 pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan pelajar, mahasiswa, dan orang tua diperkirakan mendatangi Gerbang Brandenburg.
Menjelang aksi, penyelenggara Gen Z regelt menyampaikan imbauan melalui media sosial agar peserta menahan diri. Hingga Jumat, lebih dari 160.000 orang telah mendaftarkan diri secara daring untuk mengikuti unjuk rasa tersebut.
Siaga Tinggi di Prancis
Sementara itu di Prancis, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyebut hari Sabtu sebagai momen berisiko tinggi. Sebanyak 70.000 polisi dan gendarme, termasuk unit-unit elite, dikerahkan untuk meredam potensi kekerasan.
Menurut laporan The Guardian, Nuñez menyatakan kelompok radikal melalui media sosial mengajak warga berkumpul dalam acara Halloween bernuansa kekerasan. Ancaman terbesar terhadap ketertiban umum diperkirakan muncul setelah unjuk rasa utama usai.
Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 410.000 orang turun ke jalan pada Sabtu sebelumnya ketika kehadiran aparat berhasil mencegah meluasnya penjarahan. Serikat pekerja, gerakan rompi kuning, serta pelajar kini bersatu menuntut perbaikan upah, biaya hidup, dan fasilitas publik.
Pemerintah sebelumnya telah menawarkan sejumlah langkah penanganan seperti mengganti sistem penerimaan universitas serta menyediakan pinjaman renovasi sekolah bagi pemerintah daerah. Kendati demikian, para pemimpin mahasiswa menilai langkah tersebut belum memadai.
Sumber: World news | The Guardian
