Daftar Isi
Polisi antihuru-hara dikerahkan di luar Mahkamah Konstitusi Polandia di Warsawa saat sengketa mengenai keanggotaan badan tersebut memicu konfrontasi terbuka antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan kubu oposisi nasionalis. Ratusan demonstran berkumpul di lokasi kejadian pada Jumat malam setelah para hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini mengumumkan skorsing terhadap Presiden Mahkamah Bogdan Swieczkowski dan wakilnya Bartlomiej Sochanski.
Akar Sengketa Politik dan Peradilan
Mahkamah Konstitusi memegang wewenang untuk memutuskan apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi Polandia, sehingga independensi dan komposisi hakimnya memiliki signifikansi politik yang tinggi. Sengketa ini berawal pada tahun 2015 ketika terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan sentris pimpinan partai Civic Platform milik Tusk kepada partai sayap kanan Law and Justice (PiS). Parlemen yang akan lengser saat itu memilih lima hakim, namun mahkamah kemudian memutuskan hanya tiga penunjukan yang memiliki dasar hukum sah, sementara mayoritas PiS yang baru justru memilih pengganti untuk seluruh kursi termasuk yang sudah terisi sah, dan Presiden saat itu Andrzej Duda menolak mengambil sumpah tiga hakim yang sah.
Selama delapan tahun berkuasa, PiS memperkenalkan berbagai perubahan peradilan yang dinilai para kritikus membawa pengadilan ke dalam pengaruh politik yang lebih besar. Wojciech Przybylski, pemimpin redaksi Visegrad Insight, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa langkah tersebut merupakan perebutan kekuasaan untuk mengontrol sistem peradilan agar dapat meloloskan undang-undang yang mendukung perspektif ideologis mereka dan klaim kedaulatan atas Uni Eropa. Sementara itu, Aleksandra Kustra-Rogatka, profesor madya di Universitas Nicolaus Copernicus di Torun, menuturkan kepada Al Jazeera bahwa krisis negara hukum semakin memburuk setelah Julia Przylebska menjadi presiden mahkamah, di mana pengadilan berubah menjadi badan penasihat dan pemain politik aktif yang mendukung kebijakan illiberal.
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa sebelumnya telah memutuskan pada tahun 2021 bahwa keikutsertaan hakim yang diangkat secara tidak sah merampas hak sebuah perusahaan atas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum. Pengadilan tertinggi Uni Eropa kemudian memutuskan pada Desember 2025 bahwa mahkamah tersebut gagal memenuhi persyaratan sebagai pengadilan yang independen dan putusannya melanggar kewajiban Polandia sebagai negara anggota. Tusk kembali menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2023 dengan janji memulihkan independensi peradilan, sehingga pemerintahannya menolak mengakui keabsahan mahkamah dalam bentuknya saat ini dan berupaya mengabaikan putusan-putusannya.
Kustra-Rogatka menambahkan bahwa banyak pendukung kubu pemerintahan sentris merasa kecewa dengan lambatnya kemajuan dalam memulihkan supremasi hukum sejak tahun 2023, yang sebagian terkendala oleh kekalahan dalam pemilihan presiden 2025. Tahun ini, parlemen memilih delapan hakim untuk mahkamah yang beranggotakan 15 orang tersebut. Presiden Karol Nawrocki, sekutu Donald Trump yang memegang hak veto, mengambil sumpah tiga hakim namun menahannya untuk lima hakim lainnya, yang kemudian mengangkat sumpah tanpa kehadirannya, sementara Presiden Mahkamah Bogdan Swieczkowski menolak mengizinkan kelima hakim tersebut untuk mulai bersidang.
Picu Konfrontasi Baru dan Respons Pihak Terkait
Pada Jumat, Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan skorsing selama satu bulan terhadap Presiden Mahkamah Swieczkowski dan wakilnya Sochanski, serta menyatakan dirinya mengambil alih tanggung jawab menjalankan mahkamah. Keabsahan langkah Korwin-Piotrowska dipertanyakan karena dasarnya bersumber dari masa jabatan peradilan secara keseluruhan alih-alih masa pengabdian terlama di mahkamah. Menteri Kejaksaan sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek turut mengambil langkah terpisah yang dapat mengarah pada proses pidana terhadap Swieczkowski dan Sochanski, yang menurut para kritikus sayap kanan dimotivasi secara politik untuk memberi tekanan.
Pendukung PiS berkumpul di luar gedung untuk menentang skorsing tersebut, sementara polisi menyatakan pengerahan pasukan dilakukan setelah menerima informasi dari Korwin-Piotrowska mengenai potensi ancaman terhadap staf dan risiko ketertiban umum. Presiden Nawrocki yang tengah dalam penerbangan ke Senegal langsung memutar balik pesawatnya ke Polandia dan tiba di mahkamah pada malam hari, sebelum menggelar konsultasi darurat dengan perwakilan parlemen pada Sabtu pagi untuk mengecam peristiwa tersebut sebagai pengambilalihan paksa institusi konstitusional. Di sisi lain, Tusk mempertahankan upaya pemulihan supremasi hukum dengan menegaskan bahwa membalikkan warisan PiS memerlukan tindakan yang sulit.
Prospek Masa Depan dan Kekhawatiran Institusional
Konfrontasi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak duduk di mahkamah serta keabsahan langkah-langkah pergantian kepemimpinannya. Marcin Matczak, seorang pengacara terkemuka Polandia, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa oposisi sayap kanan sedang mempertahankan benteng institusional terakhir mereka, sementara pemerintah sentris berkeinginan memulihkan keseimbangan di Mahkamah Konstitusi. Namun, pemulihan independensi tersebut juga memerlukan pengawasan terhadap pilihan pemerintah saat ini, seperti pemilihan Maciej Berek yang sebelumnya merupakan menteri di kabinet Tusk ke mahkamah oleh mayoritas parlemen pada September lalu, yang ditentang sebagian anggota koalisi karena dinilai bertentangan dengan janji depolitisasi peradilan.
Menjelang pemilihan umum tahun depan, Matczak menilai Tusk mungkin mengambil garis keras untuk memobilisasi pendukung yang frustrasi oleh lambatnya reformasi, meski strategi tersebut berisiko mengasingkan pemilih moderat. Pertemuan para hakim mahkamah yang dijadwalkan pada 3 November berpotensi menjadi titik panas berikutnya apabila komposisi majelis atau kuorumnya dipersoalkan. Matczak memperingatkan bahwa peristiwa ini dapat menetapkan preseden buruk bagi pemerintahan masa depan untuk mengerahkan polisi guna menyelesaikan sengketa hukum, yang dapat berdampak merusak secara jangka panjang.
