Pemerintah Inggris akan melakukan intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait penetapan tagihan air serta prioritas investasi perusahaan utilitas. Menteri Lingkungan Hidup Angela Eagle telah menyampaikan kepada para pemasok di Inggris dan Wales bahwa dirinya berencana campur tangan dalam peninjauan harga berikutnya.
Rencana Intervensi dan Prioritas Baru
Peninjauan harga lima tahunan biasanya dijalankan oleh regulator air Ofwat, yang menganalisis rencana bisnis perusahaan dan menentukan besaran biaya yang dapat dibebankan kepada pelanggan. Belum pernah ada intervensi pemerintah dalam proses peninjauan tersebut sebelumnya. Melalui surat yang dikirimkan kepada regulator dan para pejabat eksekutif perusahaan air, Eagle menyampaikan bahwa proses itu harus memenuhi prioritas pemerintah, termasuk memberikan nilai uang yang lebih baik bagi pembayar tagihan, meskipun belum sampai menuntut penurunan tarif secara langsung.
Surat tersebut menegaskan bahwa fokus utama harus diarahkan pada keterjangkauan tagihan serta investasi dalam teknologi baru untuk menghemat biaya. Selain itu, penanganan dini terhadap kebocoran pipa dan pencemaran limbah, serta peningkatan komunikasi dan kewenangan pengambilan keputusan bagi komunitas lokal, turut menjadi syarat utama. Kebijakan ini disebut sebagai awal dari transisi jangka panjang menuju model yang berbeda bagi sektor air.
Tindakan Lanjutan dan Polemik Perusahaan Air
Sumber di Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra) menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian awal dari perubahan yang lebih besar yang akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah juga tengah mengkaji opsi-opsi radikal terkait perusahaan air Thames Water yang sedang menghadapi krisis keuangan dan kekurangan kas. Keputusan peninjauan harga sebelumnya pada tahun 2024 telah memicu kenaikan tarif yang sangat kontroversial, di mana rata-rata tagihan air melonjak sebesar 36 persen hingga akhir dekade ini.
Sejumlah pemasok besar sempat meminta izin untuk menaikkan biaya guna menutupi biaya modal serta kewajiban utang, yang memicu kemarahan politisi dan aktivis. Perdana Menteri mengkritik keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa para pembayar tagihan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai sumber pendanaan tanpa batas untuk menutup kegagalan pihak lain. Kendati demikian, kelompok kampanye kepemilikan publik menilai langkah intervensi tersebut masih belum cukup untuk secara nyata mengurangi tagihan maupun dampak lingkungan dari limbah dan kebocoran.
Sophie Conquest selaku pemimpin kampanye di We Own It berpendapat bahwa usulan tersebut belum memenuhi janji pemerintah untuk mengakhiri praktik yang ada, dan mendesak agar perusahaan yang tidak dapat berfungsi tanpa menyedot uang masyarakat dibiarkan bangkrut agar dapat diambil alih oleh publik. Pemerintah memastikan bahwa peninjauan harga berikutnya dijadwalkan akan selesai pada tahun 2029.
Sumber: Environment | The Guardian
