Pemerintah Australia Tolak Hapus Ombudsman ABC dan SBS

Pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese memutuskan untuk tidak mengikuti usulan dari utusan khusus antisemitisme untuk menghapus ombudsman ABC dan SBS. Usulan tersebut sebelumnya menyarankan agar lembaga penyiaran publik tersebut digantikan oleh badan pengawas eksternal independen.

Usulan dan Respons Terkait Pemberitaan Gaza

Dalam daftar prioritas terbaru yang dirilis bulan lalu, utusan khusus antisemitisme Jillian Segal mengusulkan pembentukan ombudsman independen eksternal. Badan ini direncanakan untuk memantau pemberitaan ABC dan SBS mengenai perang di Gaza dan memastikan lembaga penyiaran publik mematuhi standar akurasi serta imparsialitas mereka sendiri.

Segal menyampaikan bahwa banyak pihak di komunitas Yahudi merasa khawatir pemberitaan yang dianggap satu arah dapat memicu pandangan negatif terhadap pihak yang mendukung atau bersimpati kepada Israel. Ia menyarankan agar tanggung jawab tersebut dialihkan dari ombudsman internal ABC dan SBS ke lembaga eksternal independen yang serupa dengan sektor telekomunikasi dan perbankan.

Menanggapi hal tersebut, pihak ABC menyatakan bahwa proses penanganan pengaduan mereka merupakan yang paling kuat dan transparan di media Australia. Kedua lembaga penyiaran juga menegaskan bahwa mereka telah tunduk pada tinjauan eksternal oleh Otoritas Komunikasi dan Media Australia (Acma).

Sumber-sumber pemerintah pekan ini mencatat bahwa Acma telah bertindak sebagai regulator independen eksternal yang dapat menyelidiki pengaduan jika masalah tersebut perlu ditingkatkan melampaui ombudsman ABC dan SBS. Juru bicara Menteri Komunikasi Federal Anika Wells pada hari Rabu menyampaikan terima kasih kepada Segal atas kinerjanya dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi antisemitisme di Australia.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa pemerintah akan segera menerima laporan akhir dari Komisi Kerajaan untuk Antisemitisme dan Kohesi Sosial. Pemerintahan Labor dipahami dapat mempertimbangkan perubahan sebagai tanggapan atas rekomendasi dari komisi kerajaan yang dijadwalkan melaporkan hasilnya pada pertengahan Desember mendatang.

Reaksi Beragam dari Berbagai Kelompok

Saran terbaru dari Segal memicu tanggapan yang beragam dari publik. Alex Ryvchin selaku wakil kepala eksekutif Dewan Eksekutif Yahudi Australia menyambut baik usulan tersebut dengan alasan pengawasan yang bermakna terhadap pemberitaan penyiaran publik hanya bisa dicapai melalui akuntabilitas eksternal.

Sebaliknya, Dewan Yahudi Australia yang berpikiran progresif mengkritik rencana tersebut sebagai tindakan yang bernuansa seperti gaya kepemimpinan Donald Trump. Mereka berpendapat bahwa usulan itu mengancam kebebasan berbicara dan hak-hak demokrasi.

Jaringan Advokasi Palestina Australia turut mengkritik upaya yang menyamakan kritik sah terhadap Israel dengan tindakan antisemitisme. Mereka menyatakan bahwa menyuarakan penentangan terhadap kekejaman yang sedang berlangsung di Israel merupakan hak prerogatif siapa pun yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia.

Sebelumnya pada bulan Oktober, Segal menulis bahwa kemandirian lembaga penyiaran publik harus tetap dilindungi. Namun, ia menilai kemandirian tersebut tidak berarti bebas dari pengawasan eksternal dan peninjauan empiris demi meningkatkan keyakinan publik.

Ombudsman ABC sebelumnya telah menyelidiki pengaduan publik terkait liputan Timur Tengah dan perang di Gaza, termasuk kunjungan presiden Israel ke Australia serta pidato duta besar Israel di klub pers. Kelompok ABC Alumni yang mewakili ratusan mantan staf mencatat bahwa sejak Oktober 2023, ombudsman ABC telah mengabulkan empat dari ribuan pengaduan mengenai bias atau ketidakakuratan, sementara Acma tidak mengabulkan satupun pengaduan serupa.