Tiga direktur dari dana pemakaman yang telah runtuh, Youpla Group, dijatuhi hukuman larangan mengelola perusahaan selama lima hingga sepuluh tahun. Selain itu, mereka diperintahkan membayar denda gabungan sebesar 90.000 dolar Australia karena terbukti melanggar kewajiban terhadap klien mereka, yang sebagian besar merupakan keluarga Aborigin.
Putusan Pengadilan Federal
Hakim Pengadilan Federal, Geoffrey Kennett, pada Rabu (15/10) memerintahkan mantan direktur Youpla, Jonathan Law, untuk membayar 50.000 dolar Australia kepada negara dan melarangnya mengelola perusahaan selama enam tahun. Dua direktur lainnya, Michael Wilson dan Geoffrey Clayton, masing-masing didenda 20.000 dolar Australia dengan masa larangan mengelola perusahaan selama sepuluh tahun untuk Wilson dan lima tahun untuk Clayton.
Ketiganya juga diwajibkan membayar biaya perkara penggugat sebesar 17.000 dolar Australia. Hakim Kennett menyatakan bahwa para direktur tersebut gagal menjalankan tugas dengan tingkat kehati-hatian yang diharapkan, tidak mampu mengelola konflik kepentingan, dan menyebabkan kerugian bagi anggota dana tersebut.
Putusan ini menyusul hukuman terhadap pendiri perusahaan, Ron Pattenden, bulan lalu. Pattenden diperintahkan membayar 250.000 dolar Australia dan dilarang mengelola perusahaan selama 15 tahun setelah mengakui pelanggaran kewajiban direktur dalam kesepakatan dengan pengawas keuangan, Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Sementara itu, mantan kepala Youpla Group, Bryn Jones, juga dinyatakan melanggar kewajiban direktur setelah persidangan liabilitas pada Februari lalu. Jones membantah mengetahui adanya kenaikan premi asuransi dana tersebut. Hukuman untuk Jones akan ditentukan dalam sidang terpisah di kemudian hari.
Dampak bagi Komunitas Aborigin
Youpla, yang sebelumnya dikenal sebagai Aboriginal Community Benefit Fund (ACBF), selama puluhan tahun memasarkan kebijakan pemakaman kepada masyarakat adat di seluruh Australia. Perusahaan ini sering menargetkan komunitas dengan tingkat literasi rendah dan mereka yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Strategi pemasaran mereka mencakup penggunaan warna bendera Aborigin serta pembagian mainan dan buku mewarnai untuk anak-anak.
Setelah perusahaan runtuh pada Maret 2022, lebih dari 13.000 warga Aborigin kehilangan akses dana untuk pemakaman. Banyak keluarga terpaksa melakukan penggalangan dana atau meninggalkan jenazah kerabat mereka di kamar mayat karena tidak mampu membiayai prosesi pemakaman.
ASIC memulai proses hukum terhadap para direktur pada Agustus 2023 atas kegagalan tata kelola dan pelanggaran yang merugikan masyarakat First Nations. Perusahaan dituduh mempertahankan pengaturan asuransi dengan Crown Insurance, sebuah entitas berbasis di Vanuatu yang dikendalikan oleh Pattenden dan Law, alih-alih bertindak demi kepentingan terbaik para anggota.
Pemerintah Australia telah mengumumkan paket dukungan senilai 97 juta dolar Australia pada Februari 2024 untuk membantu keluarga yang terdampak. Proses pembayaran bagi para korban akan terus diproses hingga 1 Desember tahun ini, di mana penerima yang memenuhi syarat dapat memilih antara obligasi pemakaman atau pembayaran tunai sebesar 60 persen dari nilai polis mereka.
Sumber: World news | The Guardian
