Menlu Tata Ingatkan Pangan Tak Jadi Senjata di G20

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menghadiri pertemuan menteri luar negeri negara anggota G20 di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Tata mendorong kerja sama lintas negara guna mengatasi konflik yang berdampak pada ketahanan pangan negara berkembang.

Mendorong Kerja Sama Multilateral di G20

Pertemuan tingkat tinggi itu berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2026. Menlu Tata mengikuti tiga sesi pleno yang membahas secara mendalam isu ketegangan geopolitik, energi, serta rantai pasok global.

Dalam rangkaian pembahasan itu, Tata menggarisbawahi bahwa ketahanan nasional, kawasan, serta global saling berkaitan erat dan menuntut adanya kerja sama multilateral. Menurutnya, ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan kawasan, yang kemudian bermuara pada penguatan ketahanan global, seperti disampaikan dalam keterangannya pada Minggu (1/11/2026).

Tata turut menekankan urgensi reformasi sistem multilateral agar lembaganya menjadi lebih tepercaya, representatif, serta responsif dalam menjawab berbagai tantangan zaman. “Pangan tidak boleh dijadikan senjata,” ucapnya.

Soroti Konflik Regional dan Kebebasan Navigasi

Lebih lanjut, Tata memberikan perhatian khusus terhadap dampak konflik di sejumlah wilayah perairan strategis. Ia menyebutkan bahwa konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah sangat memengaruhi jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, serta pangan dunia, khususnya bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Menghadapi situasi tersebut, Indonesia mendesak adanya de-eskalasi konflik, pengutamaan jalur dialog, serta peningkatan kerja sama. Tata juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai fondasi hukum internasional untuk menjamin kebebasan navigasi.

Dalam kesempatan itu, Indonesia memperkenalkan konsep Responsible Freedom of Navigation. Konsep ini menekankan bahwa kebebasan navigasi harus diiringi dengan tanggung jawab, sementara pelaksanaan kedaulatan negara perlu dijalankan dengan sikap pengendalian diri.

Transisi Energi dan Kepastian Rantai Pasok

Beralih ke sesi pembahasan energi, Tata menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan komponen krusial dari keamanan nasional. Indonesia berkomitmen memperkuat kemandirian di sektor energi melalui implementasi program B50 serta pembangunan fasilitas tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt.

Krisis yang terjadi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi alih-alih membalikkannya. Tata menyampaikan pentingnya mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau melalui perluasan akses teknologi bersih, serta kemudahan pembiayaan dan investasi bagi negara berkembang.

Sementara itu, dalam sesi pleno terakhir yang mengangkat topik rantai pasok, Indonesia menyoroti pentingnya kepastian rantai pasok global dan penguatan sistem perdagangan multilateral. Indonesia mengusulkan peningkatan kesiapsiagaan darurat dalam menghadapi krisis serta penyediaan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau.

“Dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna,” tuturnya.

“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang,” tutupnya.