Korupsi Jadi Isu Utama Pemilih Jelang Pemilu Sela AS

Korupsi pemerintah kini menjadi isu yang paling dikhawatirkan oleh para pemilih di Amerika Serikat, mengalahkan persoalan harga bahan makanan dan bahan bakar yang tinggi. Hal tersebut terungkap dalam survei ekonomi akhir CNBC All-America Economic Survey menjelang pemilu sela pada tanggal 3 November mendatang.

Hasil Survei dan Isu Ekonomi

Berdasarkan survei yang melibatkan 1.000 pemilih terdaftar di AS, sebanyak 36 persen responden menempatkan korupsi pemerintah sebagai salah satu masalah terpenting yang sedang dihadapi negara saat ini. Biaya makanan dan bahan pokok berada di posisi kedua dengan perolehan 34 persen, diikuti oleh perlindungan terhadap demokrasi serta harga bensin yang masing-masing meraup 23 persen.

Jajak pendapat nasional tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Oktober untuk mengukur sikap masyarakat terhadap perekonomian, Presiden Donald Trump, Kongres, kecerdasan buatan, perang Iran, dan berbagai topik lainnya. Survei ini dipimpin bersama oleh lembaga jajak pendapat dari Partai Demokrat, Hart Research Associates, serta dari Partai Republik, Public Opinion Strategies, dengan tingkat margin kesalahan sebesar plus minus 3,1 persentase poin.

Meskipun pertanyaan mengenai kekhawatiran utama tersebut memecah berbagai topik terkait biaya dan ekonomi secara terpisah, temuan ini sejalan dengan sejumlah jajak pendapat lain yang menunjukkan isu korupsi melonjak ke urutan teratas. Sebuah jajak pendapat dari Fox News yang diterbitkan pekan lalu mencatat 60 persen pemilih terdaftar sangat prihatin terhadap korupsi pemerintah, melampaui kekhawatiran tentang inflasi dan harga tinggi. Sementara itu, jajak pendapat Washington Post-ABC News-Ipsos yang dirilis hari Minggu menunjukkan sekitar dua pertiga responden menilai Trump memanfaatkan kepresidenannya untuk memperkaya diri sendiri.

Respons Partai Politik dan Tokoh

Pihak Partai Republik juga berupaya memanfaatkan sentimen anti-korupsi yang sedang meningkat melalui pembentukan satuan tugas yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance untuk memberantas penipuan. Presiden Trump secara rutin menuduh lawan-lawan politiknya dari Partai Demokrat melakukan kecurangan.

“I just want to say that from day one of my administration, we’ve waged an unprecedented war on corruption and fraud, and will not let our country be looted and plundered by thieves and pirates and foreign fraudsters and basically scum,” ujar Trump pada hari Selasa ketika meluncurkan program penghargaan baru bagi para pelapor pelanggaran.

Kendati demikian, karena Partai Republik memegang kendali atas pemerintahan federal serta tingginya biaya yang dikaitkan dengan kebijakan tarif Trump dan perang Iran, Partai Demokrat mampu melemparkan kesalahan secara lebih langsung. Senator asal Virginia, Mark Warner, menyatakan melalui media sosial bahwa warga Amerika telah mengeluarkan biaya tambahan yang sangat besar akibat keputusan perang tersebut.

Para kandidat dari Partai Demokrat turut memperluas jangkauan pesan dengan menyampaikan bahwa sistem yang ada saat ini sudah rusak dan para wakil rakyat terpilih tidak lagi mewakili masyarakat melainkan para donor serta kepentingan khusus. Ketua Minoritas DPR Hakeem Jeffries turut mengecam klaim bahwa Partai Republik telah gagal menepati janji mereka untuk menurunkan biaya hidup bagi masyarakat luas.

Dampak Elektoral dan Pandangan Publik

Dorongan yang dilakukan oleh Partai Demokrat tampaknya mulai beresonansi dengan para pemilih, kendati sebagian besar masyarakat masih bersikap skeptis terhadap kedua belah pihak. Responden survei CNBC memberikan keunggulan 4 poin kepada Partai Demokrat atas Partai Republik, yakni 35 persen berbanding 31 persen, ketika ditanya partai mana yang dinilai lebih baik dalam menangani korupsi pemerintah.

Kesenjangan tersebut bahkan melebar hingga 17 poin untuk kemenangan Partai Demokrat di kalangan pemilih yang menyatakan bahwa korupsi adalah isu paling penting bagi mereka. Pemilih independen juga menilai Partai Demokrat akan mengatasi korupsi dengan lebih baik dengan selisih 15 poin, kendati 41 persen dari responden kelompok tersebut berpendapat tidak satupun partai yang akan melakukan pekerjaan dengan baik.

Brian Lemek, eksekutif dari komite aksi politik yang mendukung Demokrat, Defend the Vote, berpendapat bahwa pergeseran pandangan ini terjadi karena para pemilih merasakan dampak inflasi dan menghubungkannya dengan apa yang mereka saksikan di Washington. Di sisi lain, para responden survei juga secara mayoritas menolak gagasan pejabat terpilih termasuk presiden dan anggota Kongres untuk memiliki atau memperdagangkan saham secara pribadi di perusahaan yang memiliki kontrak dengan pemerintah federal.

Sebanyak 93 persen pemilih dalam jajak pendapat tersebut menyatakan hal itu tidak boleh diizinkan, sementara proporsi serupa sebesar 89 persen menyatakan perusahaan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh anggota keluarga langsung dari seorang presiden yang sedang menjabat tidak boleh diperbolehkan menerima kontrak dari pemerintah federal.