Pemerintah Israel meluncurkan kampanye hukuman kolektif terhadap warga Palestina di Hebron menyusul insiden penembakan yang menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga lainnya di sebuah pos pemeriksaan dekat kota tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan pengepungan serta pemindahan paksa warga dari lingkungan tempat asal para penyerang, disertai janji penghancuran rumah secara besar-besaran.
Penghancuran Rumah dan Respons Hukum
Tindakan pembongkaran pertama langsung dimulai hanya dalam hitungan jam setelah serangan terjadi, ketika para menteri yang sedang berkampanye menjelang pemilihan umum mendatangi lokasi penembakan. Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengunggah video dirinya berdiri di depan sebuah buldoser yang merobohkan rumah warga Palestina di dekat lokasi baku tembak.
Smotrich menyatakan bahwa penghancuran bangunan tanpa izin tersebut bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menuntut harga mahal. Di sisi lain, tidak ada klaim mengenai keterkaitan antara pemilik bangunan tersebut dengan para penyerang.
Tidak lama setelah aksi pembongkaran dimulai, Mahkamah Agung Israel menerbitkan perintah sementara untuk menghentikan tindakan tersebut. Seorang pengacara hak asasi manusia, Mohammed Dahleh, mengajukan petisi darurat atas nama dua pemilik pabrik di dekat lokasi dengan argumen bahwa pembongkaran itu melanggar hukum internasional terkait hukuman kolektif serta hukum administratif Israel.
Menurut laporan The Guardian, Dahleh menyebut tindakan tersebut sebagai upaya meniru praktik ilegal dari Jalur Gaza ke jantung Tepi Barat. Senada dengan itu, pengacara terkemuka Israel, Michael Sfard, menilai video yang diunggah Smotrich merupakan pengakuan langsung bahwa penghancuran tersebut merupakan hukuman kolektif.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, turut menjanjikan kelanjutan penghancuran massal dan pemindahan paksa dengan membandingkan situasi Hebron dengan kamp pengungsi Jenin. Katz menyampaikan bahwa model kamp pengungsi Jenin akan diterapkan di Hebron, di mana setiap lingkungan klan asal para teroris akan dievakuasi penduduknya.
Rencana Operasi Militer dan Reaksi Internasional
Netanyahu mengumumkan bahwa perencanaan untuk operasi militer terbesar di Tepi Barat sejak 1967 telah disusun, yang mencakup perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut. Meskipun belum menetapkan tanggal pasti, Netanyahu menegaskan bahwa rencana tersebut akan segera berjalan.
Berdasarkan keterangan militer Israel, serangan awal dilakukan oleh dua pria bersenjata yang mengendarai mobil berpelat nomor Israel. Kedua pelaku melepaskan tembakan usai dihentikan oleh tentara di pos pemeriksaan sementara luar Hebron dan tewas dalam baku tembak selama 20 menit.
Seorang fotografer kantor berita AFP yang berada di jalur tugas lain menyaksikan baku tembak antara dua pria bersenjata dan pasukan Israel tersebut. Sejumlah tokoh Israel, termasuk kandidat partai sayap kanan Amcha Yisrael, menyebarkan teori konspirasi tanpa dasar yang menuduh fotografer AFP itu memiliki hubungan dengan para penyerang.
Asosiasi Pers Asing (FPA) menyatakan keprihatinan mendalam atas tuduhan berbahaya dan mencemarkan nama baik yang diarahkan kepada fotografer tersebut. FPA menegaskan bahwa jurnalis bersangkutan adalah tenaga profesional berpengalaman yang mendokumentasikan kejadian sesuai tugas jurnalistiknya.
Ketegangan di Tepi Barat meningkat tajam menyusul serangan yang dipimpin Hamas pada tujuh Oktober 2023, yang ditandai oleh lonjakan perluasan permukiman, pembersihan etnis, dan kekerasan terhadap warga Palestina dengan lebih dari seribu korban tewas. Situasi semakin memburuk sejak dimulainya musim panen zaitun tahunan pada akhir September, di mana militan pemukim Israel menggunakan kekerasan untuk menghentikan warga Palestina memanen tanaman yang krusial bagi perekonomian komunitas mereka.
Pemilu Israel dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, di mana koalisi petahana sayap kanan berupaya mempertahankan dukungan pemilih di tengah hasil jajak pendapat yang menunjukkan potensi kehilangan mayoritas kursi. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang berkunjung ke Hebron menuntut pembubaran Otoritas Palestina serta pengetatan pembatasan mobilitas warga Palestina.
Sumber: World news | The Guardian
