Inggris Siapkan Rumah untuk Veteran Tunawisma Jelang Natal

Pemerintah Inggris berkomitmen memastikan tidak ada mantan prajurit yang pernah membela negara harus hidup terlantar di jalanan menjelang periode Natal tahun ini. Perdana Menteri Inggris dijadwalkan menyurat langsung kepada seluruh pemerintah daerah di Inggris pada Hari Gencatan Senjata (Armistice Day), 11 November, untuk mendesak penyusunan rencana penyediaan akomodasi bagi para veteran tunawisma.

Bantuan Dana dan Fasilitas Tempat Tinggal

Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk bekerja berdasarkan prinsip dasar bahwa setiap orang yang telah berbakti kepada negara tidak boleh dibiarkan tidur di jalanan. Seperti dilaporkan BBC News, Andy Burnham meminta seluruh otoritas lokal mengalokasikan sebagian dari tambahan anggaran sebesar 874 juta poundsterling yang sebelumnya diumumkan untuk penanganan tunawisma, khusus guna menyediakan hunian bagi veteran.

Burnham menegaskan bahwa mereka yang telah bersiap mempertaruhkan nyawa demi masyarakat tidak boleh kehilangan tempat tinggal. Menurutnya, saat para veteran membutuhkan bantuan, negara tidak cukup hanya memberikan ucapan simpati, melainkan wajib menyediakan tempat tidur yang layak setiap malam, perencanaan yang jelas, serta pendampingan sejak hari pertama.

Kantor Perdana Menteri menyatakan anggaran tambahan sebesar 8,7 juta poundsterling akan disalurkan kepada delapan organisasi di seluruh Inggris. Lembaga penerima hibah tersebut, seperti Veteran Housing Scotland, Launchpad, dan SSAFA, bertugas mendampingi penyedia hunian dalam membantu para veteran dengan kebutuhan kompleks, termasuk yang mengalami masalah kesehatan fisik maupun ketergantungan.

Tantangan Kenaikan Jumlah Tunawisma

Komitmen yang disampaikan menjelang Hari Peringatan (Remembrance Sunday) ini merupakan bagian dari program menyeluruh pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal bagi seluruh tunawisma selama musim dingin. Data resmi mencatat angka tunawisma jalanan di Inggris mencapai rekor tertinggi pada musim gugur 2025, yakni sebanyak 4.793 orang dalam satu malam, dengan tren yang terus meningkat sejak 2021. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 4,4 miliar poundsterling untuk mengakhiri masalah tunawisma.

Sebelumnya, Burnham sempat mendapat sorotan dari Partai Konservatif terkait penanganan tunawisma saat menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester. Menanggapi hal itu, Burnham menjelaskan bahwa program di wilayahnya menarik perhatian tunawisma dari daerah-daerah sekitar, sehingga penanganan menyeluruh hanya bisa berhasil jika seluruh daerah menerapkan kebijakan pada tingkat yang sama.

Juru bicara pertahanan dari Partai Liberal Demokrat, James MacCleary, mengapresiasi kucuran dana tersebut sebagai langkah awal yang penting. Namun, ia mengingatkan bahwa suntikan dana sekali saja tidak akan menyelesaikan krisis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. MacCleary mendesak pemerintah untuk menjamin pendanaan jangka panjang bagi daerah serta menerapkan langkah pencegahan agar para veteran tidak luput dari perhatian.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah mengimbau para veteran yang terlantar maupun pihak yang mendampingi mereka untuk menghubungi layanan telepon khusus Inggris di nomor 0800 9520774 agar terhubung langsung dengan penyedia tempat tinggal dan layanan pendukung lainnya.

Polmik Pengumuman Program Pertukaran Pelajar EU

Di sisi lain, Sekretaris Kebudayaan Lisa Nandy mengumumkan partisipasi kembali Inggris dalam program pertukaran pelajar dan budaya Uni Eropa, Erasmus, mulai Januari mendatang setelah enam tahun absen. Program ini memberikan kesempatan bagi generasi muda Inggris untuk belajar, berlatih, dan menambah pengalaman kerja di negara-negara Uni Eropa.

Dalam pengumumannya, Nandy menyatakan bahwa keberanian para veteran dihormati dengan cara memberikan kesempatan terbaik bagi generasi penerus melalui kerja sama erat dengan negara-negara sekutu. Pernyataan tersebut memicu tanggapan kritis dari Ketua Partai Konservatif Kevin Hollinrake, yang menilai para veteran tidak berjuang demi program pertukaran pelajar dan mengkritik pengumuman isu politik Uni Eropa pada Hari Peringatan sebagai tindakan yang tidak sensitif.